Penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus selalu diawasi. Dengan itu perlu dilaksanakannya analisis varians (selisih) atas penerimaan dan pengeluaran daerah agar bisa segera ditemukan apa penyebab terjadinya varians dan langkah mencegah untuk jalan ke depannya.
Adapun beberapa prinsip – prinsip melandasi manajemen keuangan daerah tersebut harus selalu dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan, sebab pada dasarnya masyarakat mempunyai hak dasar terhadap pemerintah yaitu
Fungsi dari pengendalian dan evaluasi, anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat – alat pengendalian yang pada dasarnya bisa dibandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga bisa menentukan penyimpangan yang muncul serta penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.
Adapun beberapa proses pengendalian manajemen keuangan daerah sebagai berikut, (1) Formulasi strategi organisasi yang diterapkan pada suatu dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), (2) Penataan strategi kerja pemerintah / pembangunan daerah sebagai pemaparan dari RPJMD yang banyak dikenal dengan RKPD atau sering disebut juga dengan program kerja tahunan. Pada umumnya strategi kerja tersebut, disertai dengan indikator dan target kinerja yang akan digapai, (3) Proses penganggaran yang dimulai dengan penentuan kebijakan umum dan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan RAPBD sampai penetapan APBD, (4) Operasional (Pelaksanaan Anggaran) bersamaan dengan anggaran pendapatan, belanja ataupun pembiayaan, (5) Evaluasi kinerja, ialah aktivitas mengkaji perbandingan antara hasil yang dicapai dengan realisasi anggaran.
Metode pengendalian manajemen organisasi pemerintah daerah dibentuk agar dapat mempengaruhi orang – orang yang berada di dalam organisasi pemerintah daerah itu sendiri dan semua pihak yang berhubungan agar mereka berperilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Noviana Ayu Arfianti.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Prodi Administrasi Publik.
