Penyertaan Modal untuk Pulihkan Jamkrida

Pemprov Jatim, Bhirawa
Persoalan yang melilit PT Jamkrida Jatim tidak menyurutkan upaya Pemprov Jatim untuk tetap mempertahankannya sebagai BUMD. Karena itu, pemprov telah mengusulkan agar PT Jamkrida mendapatkan penyertaan modal senilai Rp 100 miliar pada APBD 2019 mendatang.
Komisaris PT Jamkrida Jatim Aris Mukiyono mengungkapkan, penyertaan modal itu telah diusulkan pada Komisi C sebesar Rp 100 miliar. Dari pihak DPRD sudah menyetujui itu kendati ada kemungkinan untuk ditunda. Sebab, ini menjadi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memulihkan kembali kondisi PT Jamkrida.
“Oleh gubernur kita juga diminta untuk melakukan seleksi penggantian personel direksi. Saat ini sudah kita setorkan nama-nama itu kepada gubernur termasuk sesuai gradenya,” tutur Aris saat dikonfirmasi kemarin, Kamis (8/11).
Aris mengakui, pihaknya telah melakukan seleksi calon pengganti direksi saat ini. Orang-orang yang akan mendudukin posisi direksi memiliki latar belakang penjaminan, bukan perbankan seperti pejabat direksi yang lama. Salah satu nama yang masuk adalah direktur Jamkrindo di Jawa Barat.
“Dia mau kembali ke Jatim karena orangtuanya ada di Lumajang. Prinsipnya kita ingin membesarkan bersama-sama Jamkrida itu,” tutur Aris. Uji kelayakan ini, lanjut Aris, dilakukan bekerjasama dengan Universitas Airlangga (Unair).
Selain direktur utama, penggantian direksi juga dilakukan pada posisi direktur keuangan. Bahkan seluruh direksi akan diisi orang baru yang backgroundnya adalah orang penjaminan. Dengan direksi baru dan pembina akan mendiskusikan terkait penataan organisasi. “Penataan organisasi di bawah direksi juga perlu kita lakukan. Karena percuma ketika direksi baru tapi maindset di bawahnya masih maindset lama,” ungkap pria yang juga Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut.
Selain itu, Aris juga berharap ke depan PT Jamkrida dapat memperluas kerjasamanya dengan perbankan. Khususnya untuk memberikan nuansa prospektif bagi Jamkrida. Bukan sebaliknya, memberikan nasabah yang justru cenderung berpotensi kredit macet. “Ada gagasan juga untuk membuka layanan kantor cabang yang bersinergi dengan bank milik pemerintah kabupaten/kota. Itu beberapa langkah pengembangan untuk Jamkrida ke depan,” ungkap Aris.
Penyertaan Modal Bank Jatim Syariah
Selain penyertaan modal untuk PT Jamkrida, Gubernur Jatim juga tengah mengusulkan penyertaan modal untuk mendukung spin off Bank Jatim Syariah. Diungkapkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, pengesahan APBD Jatim 2019 tertunda hingga dijadwalkan rampung 28 November mendatang. Salah satu faktornya adalah pembahasan terkait raperda Bank Jatim Syariah. “Salah satunya alasan itu. Tapi lainnya, di tata tertib (Sidang) tidak bisa sehari terus besoknya selesai tidak bisa,” tutur Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Dalam pembentukan Bank Jatim syariah ini, dijelaskan Pakde Karwo sebesar Rp 1 triliun. Secara rinci, Rp 500 miliar penyertaan modal dari Bank Jatim dan Rp 500 miliar dari Pemprov Jatim. “Itu harus, kalau tidak spinoff- nya lama. Dan spinoff itu bisa berdiri sendiri,” ungkap Pakde Karwo.
Pihaknya optimis, dengan berdirinya Bank Jatim Syariah akan mampu menarik uang yang disimpan masyarakat menjadi lebih produktif. Selain itu, penduduk Jatim sebagian besar juga lebih memilih untuk ke bank syariah dari pada konvensional. “Uang Rp 300 triliun di masyarakat nganggur kok nggak ada pancingannya. Idol kita, karena DPK (Dana Pihak Ketiga) di Bank hanya sekitar Rp 58 triliun,” pungkas dia. [tam]