Ma’mullah Harun
Masih minimnya perhatian pemerintah terhadap Taman Pendidikan Quran (TPQ) memang sangat dirasakan oleh politisi asal PKB Jatim yang kini duduk sebagai anggota DPRD Jatim, Ma’mullah Harun. Buktinya hampir sebagian besar sarana dan prasana TPQ di Dapil III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso kondisinya saat ini memprihatinkan. Padahal hampir penduduknya memanfaatkan TPQ untuk pendidikan anak-anak mereka.
“Di Banyuwangi saja ada sekitar 1.500 TPQ dengan jumlah guru mencapai 4 ribuan. Coba bayangkan berapa besar jumlah TPQ di Banyuwangi saja. Namun ya itu untuk sarana dan prasarananya sangat minim,” kata perempuan berjilbab yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Muslimat NU Kab Banyuwangi ini.
Kondisi ini ditambah dengan honor para guru TPQ yang menurutnya juga sangat minim. Karenanya dalam reses kali ini, pihaknya bertekat memperjuangkan agar TPQ bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik daerah maupun Pemprov Jatim dengan dialokasikan anggaran untuk perbaikan TPQ-TPQ yang ada.
Selain itu sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim, pihaknya berkewajiban menyosialisasikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di mana hampir sebagian besar masyarakat khususnya yang hidup di pedesaan belum mengetahui apa itu yang namanya BPJS.
Padahal saat bertemu dengan Mensos Khofifah Indar Parawansa waktu itu minta aparat di tingkat desa melakukan pendataan kepada warga yang wajib mendapatkan tiga kartu sakti Jokowi. ”Itu artinya untuk sosialisasi terkait BPJS tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah akibat keterbatasan jumlah aparatnya. Melalui organisasi inilah diminta untuk menyosialisasikan BPJS serta tiga kartu sakti,”lanjut perempuan alumnus IKIP Jogjakarta ini. [cty]
