Oleh :
Yeny Oktarina
Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang
Pemerintahan baru dari presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK mencanangkan trobosan baru dalam pemerintahan saat ini, diantaranya selain kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya, sebagai salah satu dari tiga unsur revolusi mental yang dicanangkan, kedaulatan merupakan tantangan tersendiri. Indonesia masih harus berkutat dengan perjuangan menjaga kedaulatan NKRI.
Persoalan kedaulatan merupakan persoalan yang paling penting di atas persoalan lainnya, sebab kedaulatan bukan hal main-main yang bisa dibuat permainan. Fakta telah menunjukkan lepasnya sebagian wilayah NKRI telah berakibat buruk bagi rakyat sendiri ataupun bangsa ini dan di mata dunia internasional. Pemerintahan yang baru pascaputusan MK harus fokus menjawab tantangan tersebut agar tidak terulang sebagaimana dalam debat capres terdahulu.
Kedaulatan sebagaimana sifatnya merupakan atribut yang membedakan negara dengan persekutuan atau perkumpulan lainnya. Hanya negaralah yang memiliki apa yang dinamakan kedaulatan. Perkumpulan lain seperti perkumpulan ekonomi, bisnis, dan sosial lainnya tidak memilikinya sehingga kedaulatan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai sebuah negara. Ia merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu kesatuan politik yang disebut negara. Tidak hanya berlaku ke dalam kepada warganya, kedaulatan juga menyangkut hubungan dengan negara lain. Kekuasaan tertinggi itu menentukan kewibawaan sebuah negara. Semakin dijunjung kedaulatan yang dimiliki, maka tinggi lah kewibawaannya. Namun bila tidak terjaga, berakibat kewibawaan akan semakin menurun. Di sinilah pentingnya menjaga agar kedaulatan jangan sampai terkikis.
Persoalan yang memang kompleks mengakibatkan tindakan yang harus diambil sering kali menjadi dilematis. Kita ingin keluar dari satu persoalan, tetapi justru masuk persoalan baru yang malah lebih rumit. Beberapa peristiwa menunjukkan dilematisnya tindakan yang harus diambil bangsa ini. Timor Timur dan Sipadan Ligitan telah melahirkan persoalan lepasnya sebagian kawasan dari pangkuan Pertiwi. Hal itu patut menjadi perhatian segenap anak bangsa, tentunya bagi pemerintah di bawah presiden terlantik untuk mencegah hal itu kembali terjadi.
Tantangan
Pemerintahan baru wajib berusaha agar bisa menjaga kedaulatan bangsa ini supaya kita menjadi bangsa yang benar-benar berdikari. Seorang cendekiawan Tiongkok, Sun Bin, dalam buku Seni Berperang pernah mengungkapkan kalimat perang dalam memaknai kedaulatan dengan mengatakan, “Kemenangan dalam peperangan merupakan sarana untuk mempertahankan bangsa dari kebinasaan dan masyarakat yang abadi. Kekalahan dalam peperangan merupa kan hilangnya suatu kawasan dan terancamnya kedaulatan.” Begitulah makna kedaulatan bagi sebuah bangsa bisa digambarkan.
Itu tentu tidak bermaksud menganjurkan penyelesaian sebuah persoalan ditempuh melalui jalan peperangan, tetapi ingin menggambarkan arti pentingnya kedaulatan bagi sebuah bangsa yang harus dipertahankan.
Kini bangsa kita tetap terus berperang untuk mempertahankan kedaulatan. Artinya, kita harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankannya. Di satu pihak, kita melawan paham yang ingin memecah belah persatuan bangsa berupa usaha-usaha beberapa daerah untuk membentuk kesatuan baru. Di sisi lain, pemerintah baru harus bertanggung jawab penuh melindungi segenap wilayah dari ancaman pihak asing.
Lagi-lagi Sun Bin berkata, “Bertindaklah jika Anda sudah siap. Jika benteng pertahanan Anda tidak cukup besar tetapi kekuatannya mantap, berarti benteng Anda berisi cukup banyak persediaan.” Tekad kuat dari seluruh anak bangsa untuk bersikap tegas terhadap upaya mempermainkan kedaulatan kita adalah modal utama kita. Dalam rangka memelihara kedaulatan bangsa, diperlukan sikap dan tindakan dari seluruh bangsa Indonesia guna menciptakan rasa cinta tanah air. Di tingkat elite berusaha sebisa mungkin berpikir dan bertindak agar bermanfaat bagi penyelesaian persoalan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Disamping itu, mereka dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan alat keamanan negara yang kuat dan modern untuk menjaga wilayah negara, seperti pesawat tanpa awak yang pernah ditawarkan Jokowi bisa menjadi pilihan. Dengan demikian, tentu saja rakyat akan senang dan mendukung dengan sepenuh hati.
Kesadaran
Kesadaran akan kedaulatan oleh warga negara dan pemerintah melaku kan tindakan yang tepat. Sikap tegas harus mampu ditunjukkan aparat pemerintah yang baru. Ada sejumlah hal yang seharusnya disadari pemerintah baru negara kita. Pertama, adanya aparat di daerah mesti dimaknai agar pemerintahan menjadi dekat dengan rakyat. Menempatkan aparat di daerah-daerah bertujuan mengatasi segenap wilayah agar tersentuh langsung oleh kebijakan pemerintah. Kesadaran itu patut menjadi pegangan aparat negara di daerah. Merekalah yang menjadi ujung tombak bagi berjalannya kewenangan pemerintahan di seluruh wilayah negara ini.
Kedua, mendorong adanya pemahaman yang baik tentang pentingnya kedaulatan negara, baik kepada masyarakat lebih-lebih aparat pemerintah. Harapannya, kebijakan apa pun yang dikeluarkan tidak akan menabrak kedaulatan dan terus berlangsungnya negara. Kalau ada indikasi ke arah sana, pemerintah dapat segera mencegahnya sejak dini. Dengan pemahamannya, masyarakat juga tidak berusaha mencari-cari celah kelemahan untuk kepentingannya.
Ketiga, pemerintah baru sebagai pembuat dan pemegang kebijakan harus jeli. Efek apa yang akan muncul dari peraturan yang dibuat? Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga waktu ke depan. Dibutuhkan kemampuan prediktif dalam menyusun dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku. Tindakan tegas diperlukan guna menghindarkan kedaulatan negara dari ancaman. Bila tidak, nikmatnya kebebasan untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat akan tinggal mimpi.
—————————— *** ——————————–
