Anggota DPR RI Dialog Dengan Petani Garam.
Sumenep, Bhirawa
Petani garam rakyat Desa Pinggirpapas, kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengeluhkan keberadaan PT Garam di Sumenep keanggota Komisi VI DPR RI, Khalilurrahman saat melakukan kunjungan ke Sumenep.
Salah seorang warga desa Pinggirpapas, Karim menyatakan, sekitar 20-30 persen warga setempat yang berada diwilayah lingkungan PT Garam merantau ke daerah lain seperti di Pamekasan, Sampang, Gresik dan Sidoarjo karena didaerahnya tidak mendapatkan bagian lahan untuk digarap dan PT Garam pun tidak mempekerjakan mereka sesuai harapan.
“Disini (Pinggirpapas) memang dikelilingi lahan untuk berproduksi garam, tapi ternyata warga banyak yang bekerja diluar dan pekerjaannya pun sama dengan disini yakni menjadi buruh garam. Ini menunjukkan bahwa keberadaan PT Garam ini tidak menguntungkan warga sekitar,” kata Karim, Rabu (22/7).
Warga juga menyampaikan, saluran air yang merupakan tempat penyaluran air laut kelahan milik PT Garam dipenuhi sampah, akibatnya terjadi banjir saat musim hujan dan pada saat musim kemarau menimbulkan penyakit menyerang warga.
“Saluran air juga terjadi pendangkalan dan jalan akses menuju dua desa diareal PT Garam yakni Desa Pinggirpapas dan Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget rusak akibat dilewati mobil pengangkut garam milik PT Garam,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, warga juga menyampaikan sistem buruh di PT Garam, dimana upah buruh tersebut tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK) Sumenep yakni sekitar Rp1 juta 8 ribu, sementara UMK Sumenep sebesar Rp1.200.000 lebih. Selain itu, perusahaan sering kali memberhentikan buruh secara sepihak. “Seharusnya buruh PT Garam itu statusnya tetap dan masa kerjanya pun harus jelas, tidak hanya dikontrak selama musim tanam saja dan statusnya seperti buruh harian,” paparnya.
Sementara itu, Khalilurrahman, anggota Komisi VI, DPR RI usai melihat kondisi saluran air yang dipenuhi sampah mengatakan, pihaknya kecewa dengan PT Garam yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang produksi garam, sebab tidak bisa menyejahterakan rakyat disekitar kantor pegaraman I.
“Keberadaan PT Garam ini seharusnya bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Warga tidak hanya menjadi buruh yang dibekerjakan sedangkan upahnya tidak sesuai volume kerjanya,” jelas Khalilurrahman di Sumenep.
Politisi PKB asal Pamekasan, Madura ini menyampaikan, status pekerja PT Garam harus permanen, tidak bongkar pasang seperti yang terjadi saat ini. Sebab, buruh atak pekerja merupakan orban penting bagi PT Garam, kalau tidak ada buruh dipastikan produksi garam tidak akan bisa terlaksana.
“Sistem rekrutmen buruh di PT Garam ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada dan tingkat kesejahteraan buruh juga harus diukur dengan tingkat resiko yang bakal terjadi pada mereka,” tegasnya.
Ia mengaku siap pasang badan untuk mem-back up masyarakat utamanya petani garam disekitar PT Garam sehingga keberadaan BUMN ini benar-benar bermanfaat bagi warga sekitar. “Kami siap berjuang di senayan, tapi masyarakat dibawah juga harus aktif,” pungkasnya. [sul]
