Bupati Hj P Tantriana Sari, ketika menerima kunjungan dari Mabes Polri.
(Isu Santet dan e-KTP Jadi Persoalan Jelang Pilkada 2018)
Kab.Probolinggo, Bhirawa
Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) mengirim tim dari Bagian Pengkajian Lingkungan, Biro Pengkajian dan Strategi, keseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Tim yang dipimpin Komisaris Besar (Kombes) Anista Rumanujoyo, wakil ketua tim SOPS Polri, datang untuk memantau serta melakukan kajian terkait daerah rawan konflik dan pelaksanaan Pilgub Jatim dan Pilbup Probolinggo tahun 2018 mendatang. Isu Santet dan e-KTP Jadi Persoalan di probolinggo.
Kombes Anista, Kamis (16/3) mengatakan, kedatangan tim Mabes Polri untuk mendata serta mengecek hal-hal yang berpotensi memicu konflik sosial di Jawa Timur, khususnya saat pilkada serentak pada 2018 mendatang, dimana sebagian besar daerah di Jawa Timur mengadakan Pilkada serentak dengan Pilgub jatim, termasuk Kabupaten Probolinggo. “Karena itu kami menemui Kapolres, Bupati dan Tokoh masyarakat untuk member masukan ke Mabes, apa saja yang bisa memicu konflik sosial,” kata Anis.
Diungkapkannya, setiap karakteristik daerah dalam hal konflik yang berpotensi muncul adalah beragam dan berbeda pula pendekatan penanganannya. Dimana untuk Kabupaten Probolinggo sendiri isu-isu sosial yang dapat memicu konflik biasanya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh disekitarnya.
“Jadi lebih pada ketokohan yang menjadi panutan dimasyarakat yang kami gandeng untuk mengupayakan tidak terjadinya gesekan dimasyarakat dan mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dalam setiap konflik yang terjadi baik itu konflik vertikal maupun horizontal,” paparnya.
Karena itu, guna minimalisir potensi terjadinya konflik utamanya jelang dan paska pilkada nanti, pihaknya akan bekerjasama dan menggandeng para calon Bupati dan meminta mereka bertarung secara jujur dan adil, karena kepentingan rakyat dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu harus dijaga kesakralannya. “Kita tak menginginkan adanya konflik pada saat Pilkada, namun kita harus lakukan tindakan preventif terlebih dahulu,” ujarnya.
Inventarisasi potensi konflik sosial diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk Kapolri membuat keputusan penanganan konflik yang mungkin terjadi dalam pilkada serentak 2018. “Semua polda diberi tugas yang sama yakni memetakan potensi konflik sosial di wilayah mereka masing-masing dan laporannya akan dibaca langsung oleh bapak Kapolri,” taandasnya.
Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, potensi kerawanan jelang Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Probolinggo adalah isu santet. “Terakhir, muncul 12 isu santet yang menjadi permasalahan di wilayah selatan Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Akhirnya, isu itu berujung pada perpecahan antar golongan yang mengakibatkan bentrokan atau tawuran atau kekerasan lainnya. “Kami sedang berupaya meminimalisir hal itu. Makanya, saya maksimalkan peran tiga pilar mulai dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk meminimalisir potensi perpecahan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tantri menjelaskan, sejauh ini, persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 ini sedang dimatangkan. Ada satu persoalan yang sedang dalam jangka waktu dekat menjadi prioritas untuk diselesaikan, yakni e-KTP. Pada pelaksanaan pilkada, e-KTP ini mempunyai tujuan penting agar hak pilih masyarakat secara keseluruhan dapat terakomodir dalam pesta demokrasi tersebut.
Tantri menjelaskan, target penyelesaian persoalan e-KTP ini akan selesai pada Juli 2017 mendatang. Ia sudah koordinasi dengan OPD setempat untuk mempercepat persoalan e -KTP ini. “e-KTP ini kaitannya bukan hanya dengan pilkada saja, tapi berkaitan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Banyak pelayanan yang membutuhkan e-KTP ini. Makanya, kami akan upayakan untuk permasalahan ini bisa cepat terselesaikan,” tambahnya. [wap]
