Portal SISDMK Dibuka, 3.622 Nakes Raih Kesempatan Ikuti Seleksi PPPK

Berharap Pegawai RS BLUD Dapatkan Prioritas
Pemprov, Bhirawa
Upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga kesehatan (Nakes) non ASN agar dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhirnya mendapat titik terang. Ini setelah Kementerian Kesehatan membuka kembali portal pendaftaran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) sebagai syarat nakes dapat mengikuti seleksi PPPK.
Hingga pendaftaran PPPK Nakes ditutup pada 22 November, total sebanyak 3.622 pelamar yang bersaing untuk 919 formasi di Pemprov Jatim. Mereka yang telah terdaftar dan lolos seleksi administrasi akan diumumkan mulai hari ini, Kamis (24/11).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengungkapkan, setelah melalui diskusi yang cukup panjang, keikutsertaan pegawai non ASN Pemprov dalam seleksi PPPK nakes akhirnya dapat dimaksimalkan. Sebelumnya, saat pendaftaran PPPK nakes ini dibuka, hanya sekitar 850 nakes Pemprov yang terdaftar di SISDMK.
“Kita bahkan sempat berkumpul dengan Kepala BKD se Jawa untuk mendiskusikan persoalan ini. Sebagian daerah bahkan ada tenaga kesehatannya yang tidak terdaftar SISDMK sama sekali. Akhirnya, akses untuk mendaftar di SISDMK itu kembali dibuka,” ujar Yuyun sapaan akrab Kepala BKD Jatim.
Untuk diketahui, total nakes non ASN yang bekerja di RS BLUD milik Pemprov Jatim saat ini mencapai 3.280 orang. Yuyun berharap, mereka yang saat ini telah bekerja di RS BLUD mendapatkan prioritas untuk dapat lolos PPPK.
“Yang terdaftar di SISDMK tidak hanya nakes di RS pemerintah, tapi juga nakes di faskes swasta. Karena itu kita berharap agar seleksi ini diprioritaskan untuk pegawai non ASN di RS pemerintah,” ujar Yuyun.
Harapan itu disampaikan karena sejumlah alasan. Antara lain target Kementerian PAN-RB pada November 2023 mendatang, bahwa pegawai pemerintah yang diakui hanyalah PNS dan PPPK. Sedangkan tahun ini pemerintah hanya membuka formasi untuk PPPK yang cukup terbatas karena melihat kemampuan APBD masing-masing daerah.
“Kedua, kita belajar dari seleksi PPPK Guru. Tahun lalu seleksi PPPK Guru itu dibuka secara umum sehingga banyak yang mendaftar dan lolos passing grade. Sedangkan tahun ini, seleksi PPPK Guru dilakukan secara tertutup dan diprioritaskan untuk guru negeri, akhirnya yang guru swasta protes,” ujar Yuyun.
“Formasi PPPK guru tahun ini hanya 2.450 lowongan, sedangkan guru negeri yang lolos passing grade tahun lalu sudah ada sekitar 3.300 orang. Jadi untuk mengangkat guru tidak tetap di sekolah negeri saja masih kurang,” sambung Yuyun.
Lebih lanjut Yuyun menjelaskan, bagi pelamar PPPK Nakes yang lolos akan mengikuti seleksi kompetensi pada tanggal 6 – 10 Desember mendatang. “Semunya dilakukan oleh panitia pusat. Termasuk penetapan lokasi tesnya. Jadi kita hanya menunggu hasilnya saja,” ujar Yuyun.
Animo pelamar PPPK nakes juga terlihat di pemerintah kabupaten. Salah satunya di Pemkab Sidoarjo yang telah menampung sebanyak 1.669 pelamar untuk memperebutkan 1.398 formasi PPPK nakes.
Sekretaris BKD Sidoarjo Zainul Arifin Umar menjelaskan, pelamar PPPK tenaga kesehatan ini berasal pegawai tidak tetap (PTT) di RS milik Pemkab Sidoarjo dan umum. “Berbeda untuk seleksi PPPK tenaga pendidik yang dilakukan secara tertutup hanya untuk guru tidak tetap sekolah negeri yang selama ini sudah mengabdi,” kata Zainul. [tam.kus]