Pakde Karwo melaporkan persoalan lumpur Lapindo ke Presiden Jokowi dalam acara Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/12).
Pemprov, Bhirawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo yang masih tersisa 20 persen, atau sebesar Rp 781 miliar melalui APBN 2015. Itu artinya, lahan warga korban lumpur Lapindo yang sudah diganti rugi pemerintah akan dikuasai pemerintah, dengan beberapa catatan.
Catatan yang dimaksud adalah, pihak Lapindo diberikan tenggat waktu selama empat tahun untuk membayar ke pemerintah, jika ingin menguasai lahan tersebut. Namun, jika selama empat tahun Lapindo tidak kuat untuk membayar ke pemerintah, lahan tersebut akan menjadi milik pemerintah.
Keputusan tersebut dikeluarkan Presiden Jokowi setelah bertemu dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah di Istana Negara Jakarta usai acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/12).
Pertemuan yang dihadiri Menteri PU Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menseskab Andi Wijayanto, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso ini, merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo. Dari keseluruhan pembiayaan Rp 3,8 triliun, Lapindo telah membayar sejumlah Rp 3,03 triliun.
“Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lapindo untuk menyelesaikan selama empat tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak melunasi sisa pembayaran kepada pemerintah, maka seluruh wilayah peta terdampak dikuasai oleh negara,” ujar Menteri PU Basuki Hadi Muljono usai diterima Presiden Jokowi di Istana negara.
Sementara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, menilai pemerintah telah mengampil keputusan yang penting dan progress yang bagus. Oleh karena itu, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta warga Lapindo untuk memberikan kesempatan BPLS untuk membenahi tanggul yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.
“Kepada masyarakat di area peta terdampak Porong diharapkan memberikan keleluasaan kepada BPLS untuk melakukan pembenahan terhadap tanggul, karena itu menyangkut hal yang sangat penting. Kalau hujan bisa meluber dan jebol, dan membahayakan masyarakat. Pemprov Jatim dan Kab Sidoarjo menyampaikan terima kasih kepada presiden karena telah mengambil keputusan penting demi kepentingan masyarakat Porong,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo.
Dijelaskan Pakde Karwo, Presiden Jokowi membicarakan solusi soal penanganan Lapindo. Dan pemerintah siap membeli, itu artinya pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan dari peta terdampak ini.
Sementara itu, dalam acara Musrenbangnas 2014 yang dibuka secara langsung oleh Presiden Jokowi itu juga mengagendakan dialog dengan para kepala daerah seluruh Indonesia. Hadir dalam dialog itu Menteri Koordinator Kabinet Kerja. Antara lain Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Polhukam Tejo Edhy Purdijanto serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Dalam sesi tanya jawab yang dipimpin Rosihan Silalahi itu, Gubernur Soekarwo menyampaikan dukungannya soal isi Trisakti yang digagas Presiden Soekarno. Dalam pertanyaan itu, Pakde Karwo menegaskan akan pentingnya standardisasi dan sertifikasi barang di era globalisasi saat ini.
Di mana, melalui konsep yang ia sampaikan itu ingin agar perlindungan terhadap produk dan masyarakat dapat terlindungi dengan aman, utamanya serbuan produk luar negeri. “Kami merasa ini sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintahan sekarang. Apalagi saya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah semakin dekat,” kata Pakde Karwo.
Sedangkan dalam rangka mengurangi defisit neraca anggaran berjalan seperti yang dikemukakan Menteri Keuangan, Pakde Karwo memberikan obat jitu berupa konsep Indonesia incorporated. Di mana, konsep itu mampu memperkuat basis perdagangan dalam negeri melalui perdagangan antar pulau, yang dikenal dengan instilah ekspor dalam negeri.
Menanggapi usulan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyampaikan, kalau usulan Pakde Karwo sangat bagus. Langkah yang diambil adalah dengan menjawab tantangan itu lewat pembangunan ekonomi berkualitas dan konkrit. Ia menginginkan agar di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia mampu memperkuat basis kemaritiman.
“Dengan demikian maka distribusi ekonomi lewat perdagangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Makanya konsep ini untuk menjawab era globalisasi dan daya saing kita,” jelasnya. [iib]
