Lamongan,Bhirawa
Politisi senior dari Partai Gerindra Kab.Lamongan, Anshori, melontarkan usulan atau saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan perihal infrastruktur.
Usulan atau saran tersebut yakni agar Pemerintah secepatnya mengajukan pinjaman ke salah saru Badan Usaha Milik Negara(BUMN).
Sebab, sudah dipastikan Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada program Pemerintah.
“Terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan jalan yang rusak akibat bencana banjir membuat masyarakat ahirnya menyoroti kinerja Pemkab,” ujar Anshori.
Apalagi, Lanjut Anshori, hal yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa di masa pandemi Covid-19 sekarang ini hampir semua pemerintah daerah di Jatim mengalami kesulitan yang ber-impact pada ketidak maksimalan pemerintah dalam mengerjakan program-programya karena adanya refocusing anggaran.
“Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh sektor, baik itu program yang kaitanya dengan infrastruktur maupun lainnya.Tidak maksimalnya pendapatan Pemerintah Daerah juga menjadi faktor tambahanya,” jelasnya.
Dihimpit dengan keadaan yang sulit tersebut, Politisi asal Desa Keben,Kecamatan Turi ini memastikan jika hanya mengandalkan dari APBD 2021 senilai 2,9 Trilyun yang kena Refocusing,Tentu persoalan infrastruktur nantinya tak tertangani dengan baik karena minimnya anggaran.
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPC Gerindra memberikan saran agar Pemkab setempat mengajukan pinjaman ke salah satu Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dalam hal ini PT.SMI (Sarana Multi Infrastruktur) melalui skema atau program penanggulangan Ekonomi Nasional.
Sebagaima diketahui bersama bahwa PT.SMI merupakan BUMN di bawah kementerian Keuangan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur.
BUMN diharapkan menjadi solusi dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Termasuk mendukung skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.
“Kalau tanpa ada pinjaman, maka persoalan infrastruktur jalan tidak akan bisa terselesaikan dengan baik.Adapun terkait besaran pinjamannya kami menyarankan 300 milyar dan di khususkan untuk infrastruktur jalan dan irigasi,” beber senior satu ini.
Tak hanya itu, Pemkab Lamongan juga diminta Anshori untuk membuat kajian terkait pengajuan pinjaman ke salah saru BUMN tersebut.
Kajian itu tidak lain terkait apakah jumlah pinjaman tersebut sudah sesuai dengan kekuatan APBD?Lalu membuat kajian untuk pembayaran anggsurannya ke depan dan peruntukan pinjaman maupun skala prioritas lokasi-lokasi infrastruktur yang akan di bangun.
“Fraksi Gerindra tentu akan mendukung penuh langkah Bupati Yuhronur Efendi apabila Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pinjaman ke PT.SMI, Karena pinjaman ini akan berdampak pada masyarakat Lamongan maupun perkembangan ekonomi Lamongan ke depan,” tegasnya.
Disampaikanya juga bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pinjaman bukanlah sesuatu yang baru. Pada masa awal-awal Bupati H.Fadeli juga melakukan pinjaman ketika APBD mengalami defisit.
“Jadi menurut saya ini bukanlah sesuatu yang tabuh, apalagi pemerintah daerah lain juga sudah banyak yang telah mengajukan pinjaman salah satunya kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 yang telah terealisasi pinjamannya dari PT.SMI sebesar 200 Milyar,” pungkasnya.(Aha/Yit)
