Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir Jarman M.Sc (kiri) saat menerima penjelasan salah satu peserta pameran kelistrikan Indonesia di Grand City Convetion & Exhibition Surabaya.
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan pembangkit listri 35 giga watt (GW) dengan menggunakan sistem hybrid atau sistem pembangkit listrik yang terdiri dari dua atau lebih sistem pembangkit dengan sumber energi yang berbeda, untuk mengaliri listrik di wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan.
Upaya ini dilakukan untuk mendorong peran pelaku industri ketenagalistrikan khususnya manufaktur lokal dalam meningkatkan Total Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi, diharapkan pemerintah lebih mempersiapkan SDM lokal yang lebih mumpuni untuk menjadi leader dalam mewujudkan proyek pembangkit 35 GW.
“Kita akan kenalkan nanti suatu sistem hybrid, atau campuran dari beberapa pembangkit, seperti solar cell digabung dengan gas atau lainnya, atau biasa disebut dengan ‘mikrogrid’ sistem,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir Jarman M.Sc, usai meresmikan Pameran Kelistrikan Indonesia 2015 di Grand City Convetion & Exhibition Surabaya, Rabu (21/10).
Ia berharap, sejumlah wilayah di Tanah Air yang kini belum dialiri listrik bisa menikmati listrik dengan sistem tersebut, dan termasuk dalam rangkaian merealisasikan mega proyek pemerintah yakni pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt (MW).
“Tidak hanya disisi pembangkitan tapi juga disisi transmisi kita juga lakukan, kalau tidak maka akan kembali rule-1nya tidak tercapai, jadi dalam hal ini semua transmisi distribusi juga bersama-sama kita perbaiki” ujar Jarman.
Pemerintah sudah berkomitmen bahwa tahun 2020, 99 persen rasio elektrifikasi tercapai. “Artinya memang kita akan melakukan usaha sehingga tiap tahun ada peningkatan hasil legitasi paling tidak 3 sampai 4 persen pertahun,” jelasnya.
Sedangkan upaya untuk tercapainya peningkatan itu diantaranya dengan membuat jaringan distribusi dan program instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu. “Katakanlah masyarakat tidak mampu itu tetap bisa mendapatkan aliran listrik meskipun tidak memiliki uang,” katanya.
Selain itu pemerintah akan meningkatkan angka rasio elektrifikasi Nasional khususnya di sektor rumah tangga. “Hingga 2014, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 84, 35 persen. Angka ini meningkat 17, 20 persen dibandingkan 2010 lalu, mengingat masih 15, 65 persen rumah tangga belum mendapatkan listrik, Jadi peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan masih sangat terbuka,” jelasnya.
Namun fokus utama pemerintah dan PT PLN adalah bersinergi dengan seluruh stakeholder kelistrikan di Tanah Air. Sebab dengan infrastruktur kelistrikan yang kuat dan memadai, diyakini akan menjadi stimulus yang menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sedangkan dengan pemberian penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2015 terhadap perusahaan energi dan industri ketenagalistrikan tujuannya untuk merangsang anak-anak bangsa dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk melakukan yang terbaik.
“Bagaimanapun juga suatu bangsa besar itu terjadi karena kita menghargai kreativitas anak bangsa, sedangkan kreativitas itu sendiri seperti apa, ya menjadi perusahaan yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tutur Jarman. [riq]
