Wakil ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti
Lonjakan kasus covid-19 yang masih terjadi hingga Juni 2021 memaksa adanya kembali refocusing anggaran yang prioritas untuk penanganan covid-19 di APBD 2021 kota Surabaya.
Wakil ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti , Senin (9/8) memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan APBD 2021 kota Surabaya dengan menegaskan agar pemerintah kota Surabaya memfokuskan refocusing anggaran untuk bidang kesehatan, peningkatan ekonomi dan jaring pengaman sosial .
Menurut Reni di APBD 2021 , total anggaran refocusing guna pencegahan dan/atau penanganan covid-19 sebesar Rp. 577.884.936.360. Hingga awal Agustus 2021 terserap Rp.284.989.016.784 atau sebesar 49,32%.
Refocusing anggaran ini, lanjutnya ,difokuskan pada bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang jaring pengaman sosial. Dalam refocusing anggaran bidang kesehatan tertinggi capai 67,59% dari total anggaran refocusing.
Sebagai catatan, Reni yang berasal dari Partai keadilan Sejahtera(PKS) mendorong Pemkot Surabaya untuk memfokuskan refocusing untuk beberapa hal . di bidang kesehatan, lanjutnya refocusing anggaran hendaknya membawa output menurunnya lonjakan kasus covid-19 .
“Karenanya harus menyentuh penguatan mulai penanganan preventif-promotif di sisi hulu dan penanganan kuratif-rehabilitatif di sisi hilir,” ujarnya.
Catatan kedua , Reni meminta anggaran terkait langsung Kesejahteraan Rakyat tidak dikurangi. Diantaranya beasiswa kuliah untuk MBR, perbaikan rumah tidak layak huni.
Terkait insentif tenaga kesehatan (Nakes) alumnus ITS ini mengingatkan Pemkot agar iInsentif Nakes agar dikaji kembali agar nilai disesuaikan dengan insentif Nakes yang bersumber dari APBN.
Menurutnya ,adanya pengurangan insentif Nakes yang bersumber dari APBD periode Januari-Juni 2021 terdapat pengurangan besaran, Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/4239/2021 mengatur besaran disesuaikan dengan kemampuan daerah namun tetap perlu dipertimbangkan dengan beban nakes sebagai garda depan penanganan covid bertaruh nyawa dan waktu yang berlebih.
“Ada fakta dilapangan Nakes pun rela berbagi insentifnya kepada petugas non Nakes yang ada di Puskesmas yang tidak masuk kriteria sebagai penerima insentif,” infonya.
Terkait Anggaran jaring pengaman sosial bersumber dari APBD, Reni menyebut hingga saat ini ada jarring pengaman sosial berupa bantuan dari kemensos dan juga pemerintah provinsi, namun belum semua warga MBR masuk sebagai penerima.
“Oleh karena itu kekurangannya perlu dianggarkan di APBD. Prinsipnya adalah jangan ada MBR yang sama sekali belum terbantu dimasa PPKM ini,” katanya.
Reni juga memberikan masukan agar Pemkot Surabaya juga menganggarkan belanja Ekonomi untuk Stimulus Usaha Mikro/UMKM. Menurutnya selama ini ada bantuan dari kementrian namun belum mampu mengcover dan membangkitkan usaha mikro warga yang terdampak pandemi.
“Disamping memfasilitasi usaha mikro melalui bantuan CSR, jika tidak mencukupi agar dianggarkan dari APBD, namun dengan perencanaan dan berdampak pada sektor ekonomi. Belanja APBD yang digunakan untuk mengerakkan sektor UMKM yang sudah dilakukan Pemkot perlu diapresiasi dan perlu terus diperkuat/ditingkatkan tidak hanya untuk kegiatan tertentu namun kegiatan yang lebih luas,” terangnya.
Reni juga meminta agar Pemkot menunda belanja modal dan efisiensi belanja operasi. ” Masalah ini ini sudah dilakukan(Pemkot,red) dan jika akan ada penundaan atau pembatalan kegiatan lagi agar dilakukan kajian secara mendalam dampak ekonomi dan sosialnya,” tukasnya.
Terakhir , Reni menyoroti bantuan dunia usaha melalui CSR dan dari masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga juga turut berkontribusi meringankan beban APBD, agar terus terkelola dengan baik, tepat dan benar sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.
Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2021 mencapai angka Rp 9.828.392.793.866. Adapun pada postur anggaran APBD Kota Surabaya 2021 untuk segi pendapatan senilai Rp 8.634.034.904.370 dengan proyeksi kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5.535.188.169.410.
Lebih lanjut, di sektor belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Proyeksi total belanja daerah adalah Rp 9.828.392.793.866. [gat]
