Kanan, Sodik Mudjahid Kiri, Syarief Abdullah Alkadri Kesuwun
Jakarta, Bhirawa.
Ajakan rekonsiliasi yng didengung kan sebagian masyarakat sehabis ricuh di Pilpres 2019, dianggap berlebihan oleh anggota MPR dari fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid. Di ibaratkan pertandingan sepakbola antara Barcelona versus Real Madrid, setelah ada yang menang dan kalah, maka para pemain dari kedua tim, tinggal bersalaman dan pertandingan berakhir.
“Rekonsiliasi, berlebihan. Ketika seseorang sudah lepas kontestasi, sudah selesai bertanding, ya selesai.
Selama kita masih dalam bingkai 4 Pilar MPR, masih dalam Pancasila, masih dalam UUD 45, masih dalam Bhineka Tunggal Ika, tidak perlu ada eklusivitas dari rekonsiliasi. Dalam kampanye Pilpres 2019 lalu, tidak satupun pelanggaran terhadap 4 Pilar MPR. Tidak ada yang mau memisah kan diri dari NKRI, jadi tidak ada kewajiban untuk rekonsiliasi,” tandas Sodik Mujahid anggota MPR dari fraksi Gerindra dalam diskusi 4 Pilar MPR dengan tema “Rekonsiliasi Untuk Persatuan Bangsa”, kemarin(15/7). Nara sumber lain anggota MPR dari fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadri.
Sodik Mujahid lebih jauh, menyoro ti adanya tuduhan “makar” oleh penguasa. Tuduhan makar, terhadap kritik tajam masyarakat, sangat berlebihan. Bahkan tindakan makar yang dituduhkan sama sekali tidak memenuhi aturan sebuah gerakan makar. Tempo dulu memang ada gerakan makar DI/TII dan kelompok yang ingin mengganti Pancasila.
“Tapi sekarang turunan-turunan DI TII, pun sudah tidak nampak. Saya khawatir tuduhan makar adalah bagian dari rekayasa saja,” tambah Sodik Mujahit.
Syarif Abdullah Alkadrie melihat, pertemuan Jokowi dengan Prabowo memberi kesejukan dan kedamaian bagi bangsa. Dia juga menganggap tidak ada perlunya rekonsiliasi. Sebab Pilpres sudah berjalan sesuai proses konstitusional. Dalam suatu negara demokrasi, artinya setiap 5 tahun ada Pipres, pasti ada pasangan. Satu pasang, 2 pasang atau 3 pasang, sesuai ketentuan UU, dan Indonesia harus 20%.
“Tentang koalisi, harus ada platform yang sama, pandangan yng sama. Ketika Nasdem bergabung ke pemerintah atau masuk koalisi, selama 5 tahun, visi dan misi Nasdem sejalan, searah dengan pemerintah. Jika tidak se-visi dan se-misi, gak guna masuk koalisi. Jadi oposisi bahkan menyehatkan demokrasi kita, dan check and balance wajib ada,” cetus Abdullah. [Ira]
