Surabaya, Bhirawa
Hadirnya Anggota DPRD Jatim, Mayjen Jendral TNI (Purn) Istu Hari Subagio di Dapil XI (Madiun-Nganjuk) saat masa reses mendapatkan banyak keluhan dari warga masyarakat.
Mulai dari kelangkaan pupuk, penggunaan Kartu Tani, keberlangsungan UMKM, pemanfaatan dana desa hingga insentif ustadz yang dipotong.
Banyak masalah tersebut, Mantan Pangdam Bukit Barisan ini pun menampungnya untuk segera ditindaklanjuti. Khususnya terkait penggunaan dana desa yang difokuskan pada warga terdampak Covid-19.
“Terkait bantuan dana desa ini masih banyak pertanyaan, terutama dengan adanya Perppu 02 tahun 2020 masih banyak yang salah tafsir dan kurangnya sosialisasi,” katanya.
Istu yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan, banyak masyarakat desa yang menganggap di tahun berikutnya dana desa sudah tidak ada. “Kami menjelaskan hanya penggunaannya yang dulu untuk infrastruktur dan sarana prasarana, sekarang dialihkan untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi,” jelasnya.
Disamping itu, Politisi Partai Golkar ini pun akan mengundang langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim, Mohammad Yasin dalam jaring aspirasi berikutnya di Desa Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
“Saya sudah koordinasi dengan Pak Yasin, Kepala DPMD Jatim, dan beliaunya bersedia hadir. Hal ini agar masyarakat dan perangkat desa bisa mengetahui secara langsung cara penggunaan dana desa,” ujarnya.
Selain itu, Istu juga akan menitikberatkan pada permasalahan UMKM mandiri yang masih dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal, para pelaku UMKM mandiri ini sangat terdampak karena adanya pandemi. “terutama UMKM mandiri ini merasa dianaktirikan karena hasil produksinya tidak laku dijual, apalagi di musim pandemi,” bebernya.
Terkait insentif ustadz yang dipotong, Istu mengaku akan memperjuangkan agar insentif tetap mendapatkan tanpa adanya potongan. Sebab, peran ustadz di lingkungan masyarakat juga sangat dibutukan demi membentuk karakter anak-anak.
“Para ustadz yang mengajar di Taman Pendidikan Alquran ini sangat berperan penting. Ini untuk menjaga dari aliran-aliran yang tidak kita inginkan. TPA kalau tidak jalan, dikhawatirkan akan larinya ke aliran yang membahayakan Negara,” pungkasnya. [geh]
