Masyarakat Jawa Timur akan menunggu “Soekarwo-nomics,” yang akan tercermin dalam RAPBD 2016. Saat ini, RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih berupa KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Itu (KUA) akan menjadi plafon (ancar-ancar) anggaran sementara untuk pelaksanaan pemerintahan. Terutama untuk membiayai program pembangunan. Benarkah “Soekarwo-nomics” bisa menjawab problem perekonomian Jawa Timur?
Pakde Karwo, menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang pantas menyusun sendiri APBD. Walau akan terkesan bagai APBD “terpimpin.” Tetapi undang-undang memberi kewenangan. Juga disebabkan pengalamannya di birokrasi. Pakde Karwo telah “kenyang” menjadi abdi negara, mulai pangkat penata, sampai pembina utama. Pernah menjadi pimpinan SKPD (Dinas Pendapatan Daerah), serta Sekretaris Provinsi.
Sehingga Pakde Karwo, memahami benar “sangkan paraning” kinerja anggaran. Memang pengalamannya berdasar paradigma masa lalu, niscaya memerlukan penyesuaian. Antaralain pada sisi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) yang kini berbasis acrual. Namun pengalaman merupakan bekal memadai untuk “menjinakkan” ke-liar-an ekonomi saat ini. Terkait pelemahan ekonomi nasional.
Pakde (dengan susunan APBD-nya) mestilah membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Terutama menggairahkan usaha mikro dan kecil (UMKM). Sektor ini jumlahnya hampir sejuta unit. Mulai modal usaha Rp 300 ribu sampai Rp 3 milyar. Mulai omzet usaha Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta per-hari. Gairah UMKM terbukti kokoh menggerakkan perekonomian daerah pada saat perekonomian nasional lesu melemah.
Pengalaman tahun 2008, menjadi pembelajaran terbaik. Harga minyak dunia (dan ICP, Indonesia Crude Price, harga minyak Indonesia) ber-fluktuasi liar dan ekstrem. Penyusunan APBN oleh pemerintah bersama DPR, dilakukan pontang-panting. Berbagai asumsi ekonomi makro juga meleset, tidak sesuai realita. Rakyat juga pontang-panting menghadapi harga-harga yang melambung, terutama bahan pangan dan energi.
Pemerintah dituntut turut meringankan beban rakyat, diantaranya pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), khusus untuk keluarga miskin. Namun BLT sering dikiritisi, dianggap tidak tepat. Lebih lagi menjelang pemilihan presiden. Padahal di berbagai negara maju di Eropa dan Amerika Serikat, pemerintah juga memberi tunjangan sosial berbentuk uang tunai.
Saat ini perekonomian nasional tengah melemah, seiring terpuruknya nilai kurs rupiah. Juga disebabkan keterlambatan realisasi P-APBN 2015 (yang baru dimulai bulan Juni 2015). Sehingga praktis, perekonomian mulai menerima anggaran stimulan APBN pada bulan Juli dan Agustus. Bahkan beberapa proyek masih terkendala birokrasi (sistem tender). Serapan anggaran berbagai Kementerian sangat minimalis, sekitar 30-an persen.
Maka “Soekarwo-nomics,” niscaya ditunggu masyrakat luas. Saat ini telah disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi ancar-ancar kinerja keuangan pemprop Jawa Timur. Selanjutnya KUA akan menjadi blue-print APBD 2016, setelah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun rencana kerja.
Sebagaimana lazimnya, selalu terdapat perubahan (kenaikan) per-angka-an Rancangan APBD dibanding KUA. Perubahan angka juga disebabkan UU tentang APBN 2016 telah disahkan, diantaranya berisi menyusutnya Dana Perimbangan. Tetapi juga ada penambahan dari APBN untuk BOS serta Dana Insentif Daerah (DID). Namun secara global setiap tahun APBD selalu menunjukkan kenaikan. Pada perubahan APBD 2015, per-angka-annya berimbang pada nilai Rp 24,361 trilyun.
Menyusun sendiri (secara Soekarwo-nomics) Rancangan APBD 2016, merupakan tugas Kepala Daerah. Hal itu diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum pada pasal 65 ayat (1) huruf d. Terdapat sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus dipenuhi. Empat syarat diantaranya, adalah proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
Pada saat perekonomian nasional melemah, daerah perlu meningkatkan daya saing perekonomiannya. Antaralain melalui berbagai insentif, khususnya kemudahan usaha sektor UMKM dan kredit untuk pertanian dan peternakan.
——— 000 ———
