Tak mudah menjadi menjadi anggota Kepolisian RI (Polri), peluangnya tak kalah ketat dibanding masuk perguruan tinggi negeri. Sulitnya menjadi Polisi makin terasa manakala memulai bertugas. Kesulitan itu berlanjut dalam mengurus kenaikan pangkat. Tetapi yang lebih sulit, adalah membangun citra Kepolisian yang terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Sebagai salahsatu penegak hukum, ternyata masih banyak polisi terbelit kasus hukum, juga terlibat tawuran antar-satuan.
Berulang kali, aparat Kepolisian menjadi korban penembakan misterius. Banyak Mapolres, dan pos-pos polisi disatroni. Ini ironis, karena karena seluruh pimpinan (teritorial) kepolisian selalu melaporkan situasi dalam keadaan aman terkendali dan kondusif. Maka tidak bisa tidak, seluruh jajaran kepolisian mestlah lebih meningkatkan rasa aman jajaran internal.
Harus diakui, sebagai garda terdepan urusan kamtibmas dan penegak hukum, polisi mestilah berbenah. Tugas terasa makin berat, karena rasio jumlah polisi masih sangat kurang. Gajinya juga kurang memadai, peralatan sarana tugasnya pun masih minimalis. Bahkan sering, dukun membantu tugas kepolisian karena alat deteksi tak memadai. Ini tentu tidak profesional, bisa berpotensi tindakan.
Pada sisi lain, tingkat kesejahteraan polisi mestilah terjamin, dengan remunerasi yang halal. Walau bukan “malaikat,” dan bukan pula Superman, polisi mengemban tugas cukup berat. UUD pasal 30 ayat (4) secara spesifik menyebut “kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”
Harus diakui, banyak kelakuan oknum polisi yang menyimpang, kriminal, im-moral bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan tugasnya. Tak jarang kasus-kasus (kriminal oleh polisi) awalnya memperoleh pembelaan dari atasan, dengan berbagai alibi kebohongan. Dan baru akan diadili secara profesional setelah menjadi perhatian masyarakat luas. Sebagaimana ke-profesi-an lain, polisi memang manusia biasa, yang juga bisa membuat onar.
Kepolisian RI konon sedang berbenah, sekaligus berupaya keras mengembalikan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Harus diakui bukan upaya mudah, tetapi bukan berarti tak ada jalan untuk memperbaiki citra polisi. Namun upaya paling strategis adalah, membuktikan “kebersihan” pimpinan wilayah sebagai pengayoman, pelayanan dan perlindungan masyarakat. Masih banyak Jenderal polisi berbadan kurus, tidak memiliki rekening gendut.
Banyak pula jenderal polisi yang terlibat (aktif) dalam dakwah keagamaan, disebut sebagai kyai. Polisi bukan hanya yang bersembunyi di balik pohon, lalu muncul tiba-tiba untuk menilang. Melainkan juga bergelut melawan perampok, menyergap teroris dan melancarkan arus lalulintas, serta menangkap gembong narkoba. Sudah sangat banyak hasil kinerja polisi yang dihantarkan ke meja hijau dengan ancaman pidana maksimal, hukuman mati.
Tetapi saat ini, beberapa fungsi kepolisian terasa mengendur. Misalnya dalam penegakan ketertiban masyarakat perkotaan khususnya menangani kemacetan. Bardasarkan survei ke-lalulintas-an, diketahui bahwa kemacetan dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu lalulintas. Diantaranya per-parkir-an. Mengatur parkir memang bukan hanya domain kepolisian, melainkan juga tupoksi Satpol PP Pemerintah Daerah. Toh tidak sulit men-sinergi-kan tugas polisi dengan Satpol PP.
Banyak parkir liar dikuasai sindikat preman parkir. Bahkan yang “di depan mata” kantor polisi. Antaralain kemacetan di Surabaya, di jalan Blauran, Bubutan, juga di jalan Gunungsari, serta jalan Urip Sumoharjo. Andai Polrestabes bersama Pemkot Surabaya membenahi per-parkir-an, tentu Surabaya akan lebih lancar. Badan jalan yang tidak tumbuh cepat, mestilah di-inovasi dengan sistem per-parkir-an yang baik.
Di pedesaan, rasa aman sudah cukup memadai. Tetapi masih perlu ditambah dengan peng-akrab-an hubungan antara rakyat (aparat desa) dengan kepolisian. Anataralain, zikir istighotsah (bersama masyarakat), dengan berseragam. Program sambang desa silaturahim dengan tokoh masyarakat, akan membantu polisi menunaikan tugasnya dengan dukungan partisipasi publik.
——— 000 ———
