Ketua dan Pimpinan DPRD Jember saat menemui akasi massa yang memberikan support moral kepada DPRD Jember, Rabu (22/7/2020).
Jember, Bhirawa
Ribuan masyarakat Jember yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember (AMJ), mendatangi Gedung DPRD Jember, Rabu (22/7). Mereka memberikan dukungan moral kepada DPRD Jember, yang menjalankan Rapat Paripurna Usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) terhadap Bupati Jember dr Faida MMR.
Koordinator aksi Kustiono Musri mengatakan, AMJ hadir untuk memberikan dukungan penuh hak konstitusi yang akan digunakan dan dijalankan oleh DPRD Jember. “Kami memberikan dukungan penuh upaya DPRD Jember dalam menggunakan hak konstitusi pamungkas (Hak Menggunakan Pendapat) untuk memberhentikan dan mempidanakan dugaan perbuatan koruptif yang dilakukan oleh Bupati Faida. Ini langkah terakhir untuk menghentikan arogansi dan keseweng-wenangan Bupati Faida selama memimpin di Jember,” ujar Kustiono yang disambut yel-yel pecat Faida sekarang juga.
Menurut Kuationo, dua hak konstitusi DPRD Jember yang sudah dijalankan (interpelasi dan hak angket) tidak membuat Bupati Faida berbenah diri memperbaiki hubungan dengan DPRD Jember sebagai mitra dan mengembalikan SOTK dilingkungan pemkab Jember sesuai dengan perintah Kemendagri.
“Namun Bupati Faida justru berjalan sendiri dan mengabaikan eksistensi DPRD. Persyaratan untuk membahas APBD 2020 yang diminta DPRD agar merubah SOTK sesuai dengan Surat Mendagri dan Gubernur tidak pernah dijalankan,” ungkapnya.
Perencanaan anggaran penggunaan APBD yang hanya berdasarkan peraturan kepala daerah pun praktis tanpa peran DPRD sama sekali. Gaya kepempinannya semakin tak lazim, dan terlihat seperti menjalankan perusahaan pribadinya. “Ini menjadikan fungsi dan sistim birokrasi mandeg, semua terpusat ke pendopo. Semua apa kata Bupati,” ungkapnya.
Kustiono mengaku terlalu banyak fakta keburukan, kegagalan, pelanggaran dan carut marutnya Pemerintahan Kabupaten Jember sejak kepemimpinan Bupati Faida. Seperti LHP BPK APBD 2018 dengan predikat WDP dan 2019 dengan predikat Disclaimer, bisa disimpulkan bahwa Faida gagal memimpin Jember. “Faida telah gagal menjalankan amanat rakyat dalam mengelola triliunan uang negara semata-mata demi kesejahteraan rakyat Jember,” pungkasnya.
Di tengah sidang Paripurna, Ketua dan pimpinan DPRD Jember menyempatkan diri menemui aksi massa. “Kami sangat berterim kasih kepada masyarakat Jember yang telah memberikan support kepada kami, untuk menggunakan hak konsitusi HMP kepada Bupati Jember. Mohon dukungan, paripurna masih berjalan, setelh itu kami putuskan hasilnya. Nanti akan kami sampaikan kepada panjenengan semua,” janji Ketua DPRD Jember Itqon Shaoqi kepada masa aksi.
Itqon juga mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang ikut mengamankan jalannya aksi. Sehingga aksi berjalan damai dan tertib.”Kami pimpinan DPRD Jember berterima kasih atas atensi Waka Polda Jatim (Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo) yang ikut memantau secara langsung jalannya aksi di Jember,” pungkas Itqon yang didampingi pimpinan lainnya. [efi]
