Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Hari Ini, PPDB SD Dibuka Lagi
Surabaya, Bhirawa
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini boleh saja beritikad baik ingin menampung ribuan siswa miskin yang tidak lolos dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya yang ditutup 5 Juli lalu. Namun, langkah tersebut tetap saja tidak bisa seenaknya dan mengabaikan aturan yang sudah berlaku.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan tahapan seleksi PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan Dinas Pendidikan (Dindik) telah selesai. Namun, Wali Kota Surabaya mengatakan di meja kerjanya ada sekitar 2.000-an berkas siswa miskin yang gagal masuk sekolah negeri melalui jalur mitra warga. Penyebabnya, para siswa tersebut memiliki nilai rendah.
“Wali kota mengaku akan memeriksa sendiri berkas yang menumpuk di meja kantornya,” tutur Reni saat dikonfirmasi Minggu (10/7). Atas langkah tersebut, Reni berharap agar wali kota tetap harus mengindahkan aturan PPDB yang diatur di Perwali No 47 Tahun 2013.
Reni mengaku akan lebih objektif jika pendaftaran melalui wali kota diperjelas di dalam ketentuan umum PPDB untuk diketahui masyarakat luas. “Bagaimana syarat dan mekanismenya hingga berkas bisa masuk di meja kerja Wali Kota Surabaya?” ungkap Reni.
Nama pemilik berkas, lanjut dia, harus diumumkan ke publik seperti halnya pendaftaran online yang sudah dilakukan Dindik Surabaya selama ini. Selain objektivitas, langkah wali kota disebutnya harus memenuhi asas akuntanbilitas. Artinya, perlu dilakukan verifikasi secara cermat untuk memastikan bahwa nama-nama yang masuk benar-benar dari keluarga miskin/tidak mampu. “Ini untuk mengantisipasi oknum yang pura-pura miskin. Jadi tidak hanya mengandalkan database keluarga miskin yang dimiliki Pemkot Surabaya,” tutur Reni.
Tanpa mengindahkan aturan yang ada, Reni khawatir PPDB yang melalui meja wali kota justru rawan kolusi. Sebab, siswa dari warga tidak mampu seharusnya mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan asal-usul. Sementara ada 2.000-an berkas bisa masuk ke meja wali kota tanpa prosedur resmi dalam ketentuan PPDB dan tidak dipublikasikan. “Kalau pagu sekolah negeri sudah penuh melalui tahapan PPDB resmi, kemana siswa-siswa itu akan ditampung? Apakah cukup sekolah negeri menampung semuanya?,” kata politisi asal PKS ini.
Pihaknya khawatir dengan memaksakan kehendak wali kota standar pelayanan minimal pendidikan, seperti batasan pagu per rombongan belajar tidak mampu dipenuhi sekolah.
Reni berharap, kesempatan yang ada sebelum tahun ajaran baru 2016/2017 dimulai dapat dioptimalkan untuk memperlakukan warga miskin yang belum tertampung. Dan harus dipastikan, semua warga miskin yang tidak diterima melalui jalur mitra warga mendapat perlakuan yang sama sebagaimana 2.000-an berkas yang ada di meja kerja wali kota. “Dindik punya data siswa miskin yang tidak lolos jalur mitra warga. Itu juga harus mendapat perlakuan yang sama,” tegasnya.
Belum Memenuhi Pagu
Sementara itu, kendati PPDB sesuai jadwal telah ditutup, Dindik Surabaya kembali akan membuka proses seleksi untuk memenuhi sekolah yang masih kekurangan pagu. Khususnya jenjang SD yang telah diumumkan sejak 29 Juni lalu.
Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menuturkan, ada beberapa SD yang belum memenuhi pagu. Untuk mengisi bangku kosong itu, pihaknya akan membuka kembali pendaftaran SD setelah Lebaran. “Dibuka lagi 11 Juli (hari ini) sampai penuh,” katanya.
Pihaknya mengaku, tren pendaftaran SD memang berbeda dengan SMP dan SMA. Sebab, jadwal pendaftaran telah mepet dengan libur Lebaran. “Orangtua lebih memilih liburan dulu baru setelah itu mendaftarkan anak-anaknya. Tapi itu tidak terjadi di semua sekolah,” tutur dia.
Mekanisme pendaftaran SD berbeda dengan SMP dan SMA. Ikhsan menjelaskan, pendaftaran SD dilakukan secara semi online. Para walimurid datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya, tim atau petugas di sekolah yang akan menginputkan data siswa secara online. Itu dilakukan dengan mempertimbangkan orangtua dan anak. Bisa jadi, ada orangtua yang belum familiar untuk menginputkan data anaknya secara online.
Salah satu sekolah yang belum bisa memenuhi pagu ialah SDN Bubutan IV. Petugas PPDB SDN Bubutan IV Suheni mengatakan, dari total pagu 160 kursi, hanya 128 anak yang mendaftar. Sehingga, kursi yang masih kosong ada 32 kursi. “Padahal tahun lalu ada lebih dari 160 pendaftar,” tuturnya. [tam,gat]
