Ilustrasi trem di Surabaya.
Surabaya, Bhirawa
Reaktivasi trem di Surabaya sebagai bagian program pengadaan Angkutan Massal Cepat (AMC) masih bergantung kebijakan dari pemerintah pusat. Salah satunya, berkaitan pembiayaan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun mengaku akan memperjuangkan agar trem di Kota Pahlawan bisa terealisasi setidaknya pada 2017 mendatang.
Wali kota dua periode mengatakan soal biaya pembangunan trem, sudah ada perjanjan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Jerman untuk pembiayan trem ini.
“Saya akan perjuangkan dua-duanya. Dari Jerman itu Rp 1,5 triliun. Kalau dari APBN berapa, ini saya belum tahu. Masih bertahap,” ujarnya di salah satu hotel di Jalan Tunjungan, Kamis (3/11) kemarin.
Di hotel tersebut, Risma menghadiri pertemuan tertutup dengan perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas membahas AMC di Surabaya. Adapun dana yang dibutuhkan untuk pengadaan proyek transportasi massal di Surabaya ini, kata Risma, saat ini sebesar Rp 2,4 triliun.
“Itu sudah termasuk deponya. Tapi ini kami evaluasi lagi, kalau bisa untuk deponya kami kurangi,” katanya.
Beberapa waktu lalu, perwakilan dari World Bank berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Surabaya menawarkan anggaran untuk pembangunan trem di Surabaya. Hanya saja, Risma mengatakan bahwa dukungan anggaran dari World Bank ini tidak bisa disalurkan langsung ke Pemkot Surabaya. “World Bank masih ngerayu, tapi kan nggak bisa kalau nggak lewat pemerintah pusat,” ujar Risma.
Tidak hanya masalah dana, proses regulasi pembangunan trem di Surabaya melalui Peraturan Presiden sampai saat ini belum juga selesai. Risma kembali mengatakan, akan mendorong agar pemerintah pusat segera memanfaatkan dua alokasi dana baik dari Jerman maupun dari APBN untuk pembangunan trem di Surabaya.
“Di Perpres itu nanti ada penunjukkannya. Kalau bisa 2017 sudah bisa dimulai (pengerjaan trem),” katanya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, sampai saat ini rancangan Peraturan Presiden mengenai proyek pengadaan Angkutan Massal Cepat masih dalam proses. “Iya sekarang masih proses,” ujarnya.
Mengenai pembiayaan proyek Angkutan Massal Cepat di Surabaya, Zulfikri mengatakan bahwa skemanya nanti memang ada anggaran dari APBN murni.
Sedangkan dana dari Jerman yang sebelumnya disebut Risma sudah siap untuk membiayai reaktivasi trem di Surabaya, menurut Zulfikri, justru dana kerjasama regional. “Itu regional, hasil integrasi dengan lokal,” katanya.
Mengenai kelanjutan proyek trem di Surabaya, Zulfikri mengatakan bahwa yang lebih berwenang menginformasikan dan memberikan penjelasan adalah Kemenko Perekonomian. “Kami dari teknis sudah siapkan dokumennya. DED (Detail Engineering Desain,red) juga sudah ada,” katanya. Zulfikri pun mengatakan, dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini. [geh,dre]
