Risma Tolak Ikut Campur Penolakan Kebijakan DPP

Soal PDIP Surabaya
Surabaya, Bhirawa
Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak mau ikut turut campur dalam penolakan kebijakan DPP PDI Perjuangan terkait penunjukan kepengurusan di tubuh DPC PDIP Kota Surabaya. Risma, yang merupakan kader PDIP, memilih untuk tidak turut dalam polemik penolakan kebijakan DPP PDIP tersebut.
Saat ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (11/7/2019), Risma menolak menjawab detail.
”Aku enggak ngerti,” kata walikota perempuan pertama di Surabaya itu sembari tersenyum.
”Aku enggak weruh, aku kan loro (aku tidak tahu, aku habis sakit),” imbuh Risma yang belum lama ini memang dirawat di rumah sakit karena kelelahan.
Sikap diamnya Risma tersebut sebelumnya dimaknai oleh Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam sebagai sinyal bahwa Risma tetap satu frekuensi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait penunjukan ketua, sekretaris, dan bendahara di DPC PDIP Kota Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana. Ini karena Risma memiliki relasi sangat dekat dengan Megawati, sehingga tak mungkin berbeda kebijakan dengan putri proklamator Bung Karno tersebut.
Surokim memaklumi jika Risma tak mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil walikota. Namun, dengan melihat relasi antara Risma dan Megawati, walikota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDIP.
”Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDIP,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Trunojoyo Madura tersebut kepada media, Kamis (11/7/2019).
”Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” imbuh Surokim.
Seperti diketahui, pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu lalu (7/7/2019), DPP PDIP menugaskan Adi Sutarwijono sebagai ketua PDIP Surabaya. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut mendapat penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) dan sejumlah pengurus PDIP Surabaya sebelumnya, termasuk beberapa anggota Fraksi PDIP di DPRD Surabaya. Di sisi lain, banyak pula PAC dan jajaran kepengurusan PDIP Surabaya sebelumnya yang mendukung instruksi Megawati tersebut. [iib]