Tim TPID Jatim saat menyamakan visi antisipasi menghadapi inflasi di akhir tahun
Seperti kebiasaan setiap tahun, akhir tahun memasuki tahun baru akan terjadi gejolak inflasi. Tak terkecuali Pemprov Jatim. Untuk menghadapi pergantian tahun yang sudah diambang pintu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur tengah mengantisipasi gejolak inflasi, menjelang akhir tahun 2020 tersebut.
Pertemuanpun digelar di gedung negara Grahadi Surabaya yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa dan Kepala Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah.
Menurit orang nomor satu di jajaran BI Jatim tersebut pada acara High Level Meeting Dan Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jatim, mengungkap,kan, jelang akhir tahun dimana ada moment Natal dan Tahun Baru umumnya terjadi gejolak harga-harga bahan pokok di pasar.
“Untuk itu TPID Jatim sudah antisipasi terhadap gejolak harga, sehingga inflasi di akhir tahun masih terkendali “ujarnya di gedung Grahadi Surabaya, Selasa (03/11/20).
Difi A. Johansyah menambahkan, terpenting bagi TPID adalah inflasi rendah dan ekpekstasi inflasi kedepan TPID Jatim memproyeksikan hanya 2-3 % saja.
Jadi, kata Difi A. Djohansyah, jika kita mau hitung harga kenaikan harga pokok, kenaikan UMR, cukai rokok, kita sudah memiliki ekspektasi inflasi yang sebesar 2-3%. Sementara inflasi kita saat ini cukup rendah yaitu, 1,3% per September 2020 atau year on year.
Namun, terang Difi A. Johansyah, meski rendah inflasi diangka 1,3% hal ini juga mencerminkan sisi demand di Jatim masih lemah. Untuk itu kita masih terus effort atau berusaha, agar ekpekstasi inflasi kita masih dibawah 2% saja.
Difi kembali menjelaskan, jika inflasi di Jatim di bawah 2% maka gairah ekonomi di Jatim masih terbilang cukup bergairah, namun kita harus waspada jelang akhir tahun 2020. Pasalnya, secara historikal harga bahan pokok cenderung naik jelang akhir Natal dan Tahun Baru.
“Kami memproyeksikan inflasi di Jatim sampai bulan Desember 2020 berada dikisaran 1,47-1,67% saja, jadi masih relatif terkendali karena masih dibawah ekpekstasi TPID Jatim yaitu, 2-3%.”ungkap Difi.(ma)
Pada acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Jawa Tomur juga mendukung optimalisasi peran BUMD sebagai intermediatory supply-demand komoditas pangan strategis. Hal tersebut dilakukan melalui penandatanganan Surat Penugasan oleh Gubernur Jawa Timur kepada PT. Jatim Graha Utama sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur.
Khofifah Indar Parawansa – Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa “Tim Pengendalian Inflasi Daerah diharapkan dapat mendorong terselenggaranya kerjasama antar daerah, baik kerjasama antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maupun dengan Provinsi lain di Indonesia melalui peranan lembaga intermediatory komoditas pangan strategis (BUMD Pangan) yang merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di Jawa Timur.
Pemahaman mengenai surplus defisit komoditas termasuk pola seasonalnya, menjadi kunci keberhasilan dan efektivitas kerjasama antar daerah”.
Difi Ahmad Johansyah – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa “risiko inflasi Jawa Timur 2020 salah satunya dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam merespon pandemi COVID-19. Dari sisi komoditasnya, selama tahun 2018 s.d 2020 risiko inflasi terbesar (High Risk) dimiliki oleh komoditas emas perhiasan. Sementara itu, dalam kategori Medium Risk berturut-turut dengan sumbangan inflasi terbesar dan frekuensi yang sering mempengaruhi inflasi Jawa Timur adalah komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, angkutan udara, bawang merah, beras, cabai rawit, bensin, dan biaya akademi/perguruan tinggi”.
“Bank Indonesia memperkirakan bahwa inflasi Jawa Timur 2020 sejalan dengan target yang telah ditentukan dan cenderung bias ke bawah.
Jawa Timur juga merupakan Provinsi yang mampu mengendalikan inflasi yang stabil selama HBKN dalam 3 tahun berturut – turut. Hal tersebut tentunya merupakan hasil koordinasi yang sangat efektif antara TPID Provinsi Jawa Timur bersama dengan satgas pangan. Untuk akhir tahun kami berharap kondisi Covid-19 di Jawa Timur terus membaik dengan inflasi yan tetap terkendali, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli dan tentunya mendukung recovery perekonomian Jawa Timur”, tambah Difi.
Di momen tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur – Emil Dardak turut menyampaikan bahwa “Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakini bahwa dari sisi ketersediaan (supply) berada dalam kondisi yang cukup baik, dan dari sisi demand Pemerintah telah mendorong melalui berbagai kebijakan dan bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat di Jawa Timur. Tentunya pemberian bantuan tersebut dipriotitaskan kepada masyarakat yang paling rentan terhadap shock akibat Pandemi Covid-19. Perbaikan potensi Covid-19 terus dilakukan sebagai upaya dalam menekan angka Covid-19, yang diharapkan mampu mendukung perekonomian seperti adanya penerapan protokol Covid-19, dan standardisasi lainnya di area industri agar tetap menjalankan aktivitas ekonomi”.
Sejalan dengan hal tersebut, High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur menyepakati pemberian tugas melalui Surat Penugasan oleh Gubernur Jawa Timur selaku ketua TPID Provinsi Jawa Timur kepada PT. Jatim Graha Utama sebagai Intermediatory Supply-Demand Komoditas Strategis. Sebagai pilot project fungsi intermediatory tersebut, dilakukan pula penandatanganan sejumlah MoU Business to Business antara PT. Jatim Graha Utama selaku Intermediatory Supply-Demand Komoditas Strategis dengan Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, Koperasi Sumber Rejeki Bojonegoro, Koperasi Pundi Artha Mulia Bojonegoro, dan Gapoktan Tunas Muda Bangkalan. (ma)
