Surabaya, Bhirawa
Kurang lebih sebulan lagi lokalisasi Gang Dolly di Dukuh Kupang, Kelurahan Putat Jaya bakal ditutup oleh Pemkot Surabaya. Namun rencana penutupan lokalisasi ini kini justru bikin ‘panas’ suhu politik dan masalah sosial masyarakat di Surabaya.
Setelah beberapa waktu lalu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang didukung Ormas Islam di Surabaya terlibat ‘perang urat saraf’ dengan Wakilnya Wisnu Sakti Buana yang didukung kader PDIP dan ormas lain, kini giliran ratusan PSK dan mucikari Dolly turun jalan. Mereka demo menolak penutupan lokalisasi yang konon disebut terbesar di Asia Tenggara itu.
Setidaknya 500 massa yang terdiri dari berbagai elemen massa, yakni; Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), Pagar Jati, Paguyuban Arek Jatim, serta ratusan PSK dan Mucikari yang tergabung dalam Forum Pekerja Lokalisasi (FPL), berdemonstrasi di depan Kelurahan Putat Jaya, Jalan Dukuh Kupang, Senin (19/5).
Mereka berseragam hitam dengan tulisan FPL sambil mengusung berbagai spanduk berisi penolakan penutupan. Aksi sendiri diawali dari lokalisasi, lalu mereka long march sejauh 500 meter ke depan Kantor Kelurahan Putat Jaya.
Dalam aksi kemarin terjadi kericuhan saat massa bernegosiasi ingin bertemu dengan lurah dan camat. Mereka terlibat aksi saling dorong dengan ratusan polisi gabungan dari Polsek dan Polrestabes Surabaya yang mengamankan aksi. Satu water cannon juga disiagakan untuk mengamankan aksi.
Kordinator dalam aksi ini salah satunya Saputro mengatakan, ada beberapa tuntutan dalam aksi ini kepada Pemkot Surabaya. Yakni membatalkan penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang. Dan jika pada 19 Juni mendatang jadi ditutup, maka dia beserta warga yang berkecimpung di lokalisasi akan merusak TPS-TPS yang ada di wilayah Dolly.
” Jika jadi ada penutupan Dolly 19 Juni besok, saya beserta massa lain jelas tidak setuju. Ini sangat merugikan masyarakat dan gak adil kalau pajaknya diambil terus (pungli) tapi kita masih seperti ini. Dan kami berjanji akan merusak TPS-TPS yang ada di sini jika penutupan lokalisasi terjadi saat Pilpres besok,” ujar Saputro.
Camat Sawahan Muslich dan Lurah Putat Jaya Bambang Hartono menemui perwakilan dalam aksi unjuk rasa ini. Dalam pertemuan itu sempat terjadi ketegangan antara perwakilan massa dan Camat Sawahan, terkait surat pernyataan yang harus dibuat saat itu juga dan ditandatangani oleh Camat dan Lurah setempat. Isi surat itu janji keduanya untuk menyejahterakan ekonomi warga Putat Jaya.
Tak Setor KTP
Sementara itu persiapan penutupan lokalisasi Gang Dolly dan Jarak terus dilakukan Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim. Salah satunya pengumpulan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat utama penerimaan bantuan uang stimultan dari Pemprov Jatim dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun sayangnya, jelang 30 hari penutupan Dolly dan Jarak tak ada satupun PSK maupun mucikari yang mau menyerahkan KTP-nya. Padahal penyerahan foto kopi tanda pengenal ini sangat penting sebagai syarat formal pemberian bantuan. Jika tidak menyerahkan KTP, tidak akan mendapatkan bantuan Rp5 juta untuk mucikari dan Rp 3 juta untuk para PSK.
Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jatim Ratnadi Ismaon mengatakan meski para WTS dan mucikari tak mau menyerahkan KTP, rencana penutupan akan tetap berjalan sesuai rencana. “Kami yakin 19 Juni akan tetap ada penutupan Dolly dan Jarak, meski tak ada yang menyerahkan KTP,” kata Ratnadi, Senin (19/5).
Ada beberapa dugaan mengapa para PSK dan mucikari tidak mau menyerahkan KTP-nya. Pertama karena tidak ingin Dolly dan Jarak ditutup, dan kedua karena ada paksaan atau ancaman untuk tidak menyerahkan KTP.
Soal perbedaan pendapat soal penutupan lokalsiasi adalah hal wajar. Sebab hampir semua lokalisasi yang telah ditutup Pemprov Jatim dan pemerintah daerah selalu diwarnai penolakan. Tapi seiring waktu, penolakan tersebut memudar karena ada sikap tegas dari pemerintah.
“Berbeda itu wajar. Konsep penutupan Dolly dan Jarak sudah mutlak dan harus dilakukan. Konsep penutupan ini sudah lama digagas dan saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan penutupan. Jika dibandingkan mana yang setuju dan menolak, lebih banyak yang setuju untuk segera ditutup,” katanya. [geh, iib]
Keterangan Foto : Ratusan pekerja lokalisasi Dolly dan Jarak berunjuk rasa di depan kantor Kelurahan Putat Jaya Surabaya, Senin (19/5). Mereka membawa pelbagai poster dan spanduk bertuliskan menolak rencana Pemkot Surabaya menutup lokalisasi tersebut. [trie diana/bhirawa]
