BKD Hanya Pinjamkan Tempat Aula
Pemprov, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meminta seluruh peserta pelantikan pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan rapid test. Hal ini setelah beredar informasi tentang munculnya klaster baru Covid-19 dari pelantikan pengawas dan kepala sekolah yang viral di media sosial.
Pesan berantai tersebut viral dengan menyebutkan dua peserta pelantikan yang diduga tertular Covid-19. Satu di antaranya meninggal dunia dan satu sedang dalam perawatan di rumah sakit. Peserta dari Mojokerto termasuk gelombang pertama pada acara pelantikan. Sedangkan, Jombang masuk gelombang keempat. Untuk Jombang, sudah terdata 20 orang yang sudah diperintahkan isolasi mandiri dan pada Selasa (2/6) kemarin dilakukan rapid test.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Wahid Wahyudi membenarkan, bahwa ada pengawas sekolah yang meninggal dunia. Pihaknya pun mencari informasi terkait pengawas tersebut dan diketahui pada 20 Mei lalu mengikuti pelantikan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. Namun demikian, informasi yang diterima sampai saat ini belum dapat dipastikan bahwa memang tertular Covid-19.
“Kami mencari info, bahwa pengawas tersebut masuk ke RS karena sakit lambung. Kemudian, kami belum mendapat informasi apakah meninggal karena Covid-19 atau sakit lambung yang dideritanya,” tutur Wahid Wahyudi.
Wahid menegaskan, pada pelantikan yang digelar tersebut, pihaknya sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Hingga saat pelantikan harus mengatur jarak antara peserta pelantikan minimal 1,5 meter. “Semua pengawas yang mengikuti pelantikan sudah diminta melakukan rapid test,” tutur Wahid.
Seperti diketahui, pelantikan pengawas dan kepala sekolah tersebut diikuti sebanyak 240 orang dalam empat gelombang. Sehingga, masing-masing gelombang terdapat peserta 60 orang.
Sementara itu, Kepala BKD Jatim Nurcholis menuturkan, pihaknya hanya meminjamkan tempat pelantikan. Ini karena pertimbangan aula BKD Jatim yang cukup luas dan lahan parkir yang memadahi. “Kami hanya ketempatan karena kebetulan lahan parkir disini luas dan aulanya besar. Kalau dalam kondisi normal, dipakai untuk 500 orang bisa,” tutur Nurcholis.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut mengatakan, selain tempat yang memadahi, BKD juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai prosedur Covid-19. Terdapat empat tahap yang harus dilalui peserta sebelum mengikuti pelantikan. Di antaranya melewati bilik sterilisasi, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, pemeriksaan suhu tubuh, dan penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki aula.
“Kita siapkan disini 15 kran dengan air mengalir untuk cuci tangan pakai sabun. Jadi protokol disini sangat ketat. Belum lagi peserta masih harus mengatur jarak saat pelantikan minimal 1,5 meter dan menggunakan masker,” terang Nurcholis.
Jika ada peserta yang berfoto dengan melepas masker, lanjut dia, mereka melakukannya setelah acara rampung. Sehingga, itu diluar kewenangan pelaksana. “Pelaksananya dinas pendidikan, kebetulan saya juga diundang saat itu. Tapi sebagai tuan rumah, standar kami ketat,” ungkap Kholis.
Sementara itu, untuk kepentingan tracing dan langkah antisipasi Pemkot Surabaya mengirimkan surat kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim untuk meminta data pelantikan Kepala Sekolah dan Pengawas SMA se Jawa Timur.
Surat tertanggal 2 Juni 2020 itu benomor 420/4479/436.8.4/2020. Melalui surat tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya memohon dapatnya diberikan data per nama dan alamat setiap orang yang terlibat pada acara tersebut, termasuk OB (office boy) guna pelaksanaan tracing dan penanganan lebih lanjut secara bersama-sama.
Surat itu ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang juga Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto. Surat permohonan itu ditembuskan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya selaku anggota Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan sebagai langkah antisipasi dan demi kepentingan tracing, pihaknya menanyakan data kepada Kepala BKD Jatim dan Kadindik Jatim tentang siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut. Termasuk para petugas kebersihan yang bertugas pada saat acara tersebut.
“Jadi, Ibu Wali Kota itu kan gencar melakukan tracing. Nah, ketika ada pemberitaan dan video viral di media sosial, ditambah ada pemberitaan di media yang mana di situ diduga ada pelanggaran protokol kesehatan, maka kita mau tanyakan siapa saja yang terlibat,” kata Irvan.
Menurut Irvan, hal ini penting untuk melakukan tracing dan melakukan penanganan lebih lanjut. Ia berharap kejadian tidak berakibat fatal, sehingga perlu dilakukan antisipasi. “Apalagi, ini lokasi acaranya di Kota Surabaya. Makanya, dalam surat itu tembusannya kepada Ibu Wali Kota Surabaya selaku Ketua Gugus Tugas,” tegasnya. [tam.iib]
