Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Dadang Hardiwan
Pemprov, Bhirawa
Dari 39,36 juta jiwa jumlah penduduk di Jatim pada 2020, hanya ada 6,84 juta jiwa saja yang berpartisipasi untuk mengisi sensus penduduk online. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan pada saat realease, Selasa (2/6).
Kendati demikian, ia juga menyampaikan terima kasih pada warga Jatim dan pemda yang ada di Jatim turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online tersebut. “Yang melakukan online ini khusus di Jatim sebanyak 6,84 juta jiwa atau 17,13 persen dari jumlah penduduk di Jatim,” katanya.
Untuk jumlah jiwa yang terbanyak melakukan sensus secara online, lanjutnya, terbanyak di Kabupaten Jember dengan 733 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Sidoarjo sebanyak 579 ribu jiwa, Kabupaten Lamongan 480 ribu jiwa, Kabupaten Pasuruan 384 ribu jiwa, Kota Surabaya 348 ribu jiwa.
“Sementara jumlah partisipan sensus penduduk online yang paling sedikit yaitu berada di Kabupaten Mojokerto, hanya 28 ribu jiwa atau 21,78 persen. Sebenarnya ini diatas rata rata provinsi karena secara total jumlah penduduk di Kota Mojokerto memang sedikit, baru mencapai 130 ribu jiwa,” paparnya.
Jika dilihat dari prosentase perolehan, kata Dadang, paling tinggi berada di Kota Blitar 55,78 persen, Kota Pasuruan 45,56, Kota Madiun 40,62 persen, Kabupaten Lamongan 39,95 persen, dan Kota Batu 33,17 persen.
“Bagi yang belum berpartisipasi pada sensus penduduk, maka rencananya bulan September 2020 ada lanjutan pendataan penduduk. Kami ajak seluruh masyarakat untuk bisa lebih berpartisipasi dalam membangun Indonesia dengan satu data kependudukan,” katanya.
Dadang juga mengatakan, setelah sensus penduduk online maka pihaknya akan membuat data kependudukan dan melakukan pengecekan juga pemisahan. “September nantinya memang tidak door to door karena kondisi masih rawan, tidak hanya masyarakat atau responden, tetapi juga petugasnya mengingat adanya pandemi covid-19,” ujarnya.
Namun, kedepannya BPS Jatim akan ada cara tersendiri, yaitu namanya “doku (drop up pick up). “Artinya, nantinya ada kuisioner yang didrop lalu dilakukan pengisian dan nantinya dikumpulkan. Proses ini petugas sensus berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat yang paling bawah yaitu ketua RT. Ada doku maka bisa mengurangi interaksi. Kami lakukan tryout dulu terhadap doku seberapa besar efesiensinya. Ini masih dalam kajian dulu,” katanya. [rac]
