Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Kendati Presiden RI Joko Widodo menyetujui usulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk menurunkan tarif Tol Suramadu sebesar 50 persen dari sebelumnya, namun kebijakan itu diyakini belum sepenuhnya mampu mengurai persoalan pembangunan di Pulau Madura khususnya peningkatan daya saing dibanding daerah-daerah lain di Jatim.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Muafi Zaini menganggap kebijakan tersebut sebagai obat pereda sakit kepala. Pasalnya, secara holistik permasalahan infrastruktur masih kurang mendapat perhatian serius, khususnya akses jalan menuju Tol Suramadu. Di mana akses jalan yang ada sangat sempit dan menyulitkan kendaraan besar melewati Jl Kapasan misalnya. Akibatnya cost yang ditanggung para pengusaha cukup tinggi dan tidak sebanding dengan pemotongan tarif masuk pintu Tol Suramadu yang cuma sekitar Rp 30 ribu.
“Saya sangat mengapresiasi terobosan Presiden Jokowi yang mau menurunkan tarif Tol Suramadu 50 persen dari sebelumnya. Namun hal ini tetap tidak bisa mendongkrak Madura dalam meningkatkan perekonomian selama akses jalan untuk menuju kesana tidak diperhatikan. Ibaratnya kebijakan itu seperti obat pereda sakit kepala saja,” ujar Muhammad Bin Muafi Zaini asal Sampang Madura, Kamis (4/2).
Namun politisi asal Partai Golkar itu mengingatkan bahwa salah satu penghambat daya saing Madura memang ongkos transportasi yang mahal. “Saya juga berharap akses Tol Suramadu bisa bersambung dengan tol tengah kota dan pelabuhan karena kalau lewat Jalan Kapasan sering macet dan kapasitas jalannya hanya bisa dilalui truk kecil,” ungkap Muafi Zaini.
Sedangkan faktor lain yang lebih dominan menjadi penghambat daya saing Madura, kata Gus Mamak sapaan akrab Muafi Zaini adalah tidak meratanya pembangunan di Pulau Garam. “Pembangunan Madura didominasi di sisi selatan. Sedangkan di sisi utara hampir tidak tersentuh sama sekali karena proporsi anggarannya tak berpihak,” beber Gus Mamak, panggilan karibnya.
Di jelaskan, Gus Mamak di sisi Selatan Madura terdapat 15 lebih Perguruan Tinggi (PT) dan 10 lebih Rumah Sakit (RS). Sebaliknya di sisi utara Madura belum ada sama sekali Perguruan Tinggi maupun Rumah Sakit. “Untuk mengungkit pembangunan sisi utara Madura, saya kira perlu didorong pembangunan lembaga pendidikan dan rumah sakit agar pembangunan Madura lebih merata,” tambahnya.
Kawasan utara Madura, meliputi Bangkalan, Tanjungbumi, Aermata, Banyuwates, Klampis, Ketapang, Pasean, Waru, Sepuluh, Sukobenah dan lainnya juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar karena mayoritas termasuk wilayah pertanian dan pesisir. “Di wilayah utara Madura juga ada Waduk Nipah sehingga cocok untuk pengembangan agroindustri,” kata Gus Mamak.
Ia juga berharap, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dapat ikut membantu mengembangkan wilayah utara Madura agar pembangunan di Madura bisa lebih merata sehingga daya saing Madura bisa meningkat dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. “Program-program pembangunan BPWS harusnya didorong di kawasan utara Madura agar pembangunannya lebih merata,” imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi mengatakan dengan turunnya tarif Tol Suramadu hingga 50 %, ini bisa menghemat ekonomi masyarakat Jatim. “Saya mewakili masyarakat Jatim dan warga Madura serta sekaligus anggota DPRD Jatim sangat mengapresiasi turunnya tarif Tol Suramadu sampai separo. Karena penurunan ini bisa menghemat ekonomi masyarakat Jatim yang saat ini tengah melambat,”ujarnya.
Meskipun tarifnya turun pihaknya meminta kepada BPWS selaku penggelola Jembatan Suramadu untuk meningkatkan kinerjanya, karena diketahui selama ini BPWS mandul. Artinya tak pernah melakukan perubahan yang baik terkait perkembangan Tol Suramadu.
“Seharusnya BPWS harus bisa meningkatkan kinerjanya misalnya melakukan program mengembangan kemajuan di sisi kaki Jembatan Suramadu, jika BPWS serius melakukannya maka dipastikan bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar Jembatan Suramadu. Dan apabila BPWS masih tetap tak mau melakukan perubahan, maka kinerja BPWS perlu dievaluasi atau jika perlu dibubarkan saja karena tak beres mengurus Suramadu,” tegasnya. [cty]
