Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan DIPA tahun anggaran 2019 di Grahadi kepada lembaga vertikal dan bupati/wali kota se Jatim, Senin (17/12).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran 2019 kepada lembaga vertikal serta bupati/walikota se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya.
Dalam sambutannya, Pakde Karwo – sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan enam pesan Presiden RI Joko Widodo. Beberapa di antaranya ialah, pertama agar seluruh lembaga maupun pemerintah daerah mempersiapkan lelang lebih awal sehingga program-program pembangunan bisa berjalan efektif sejak awal tahun 2019.
“Persiapan lelang paralel di awal ini harus segera dilakukan karena sebagai pengungkit pembangunan daerah yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat,” ungkap Pakde Karwo, Senin (17/12).
Kedua, lanjut Pakde Karwo, memastikan alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas utama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan efisiensi atau penghematan untuk belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, serta honorarium. “Karenanya tahun 2019 pemerintah pusat sangat menekankan untuk penerapan remunerasi pegawai,” imbuhnya.
Ditambahkan, yang ketiga yaitu melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan maupun triwulan. Hal ini penting dilakukan agar semua program kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah/pemda bisa berjalan maksimal. Keempat, para pelaksana anggaran seminimal mungkin menghilangkan penyalahgunaan anggaran.
Kelima, memperbaiki koordinasi dan sinergi antar pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan. Terakhir yaitu, para pelaksana anggaran supaya melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan anggaran dan hasil yang telah dicapai.
“Fungsi koordinasi antar instansi harus diperkuat agar tidak terlalu kaku, sehingga ada peningkatan kualitas program kerja,” terang Pakde Karwo sesuai permintaan Presiden.
Terkait pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa yang menjadi permasalahan utama di Jatim adalah di sisi integritas. Oleh sebab itu, pembuatan sistem yang baik harus dibarengi dengan pembangunan integritas SDM. “Secara administrasi keuangan di Jatim sudah tersusun dengan baik, dan prosentase penyelesaian kinerja keuangannya juga paling tinggi,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.
Lebih lanjut disampaikan, fokus pembangunan pemerintah pusat pada tahun 2019 yaitu pada peningkatan kualitas SDM baik di sektor birokrasi maupun masyarakat umum. Peningkatan SDM ini nantinya lebih difokuskan pada pendidikan vokasi.
“Program pemerintah Presiden tahun 2019 adalah peningkatan kualitas SDM di sektor vokasi. Karenanya, saya minta semua pihak khususnya rektor untuk merumuskan konsep vokasi di Jatim,” pinta Pakde Karwo.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Ludiro, SE.,MM mengatakan, belanjanegaradalam APBN tahun 2019 mencapaiRp2.461,1 triliunatau meningkat 11,1 % dari tahun sebelumnya.Dari total APBN tersebut Prov. Jatim mendapat alokasi sebesar Rp. 130,251 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/BPP sebesar Rp. 47,22 triliun dan Dana Transfer/DT dan Dana Desa/DD sebesar Rp. 83,029 triliun.
“Dalam hal alokasi APBN 2019, Pemprov Jatim menempati urutan ketiga terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” terang Ludiro sembari menambahkan bahwa alokasi kenaikan baik BPP, DT maupun DD untuk Prvinsi Jatim mengalami peningkatan.
Terkait fokus pembangunan tahun 2019, Ludiro menjelaskan ada empat hal. Antara lain yaitu peningkatankapasitasSDM, penguataninfrastruktur, peningkatanefektivitasperlindungansosial, serta pelaksanaan agenda demokrasidanpenguatanbirokrasi yang efisiendanefektif. [tam]
