Heru Tjahjono
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim telah berhasil merealisasikan pendapatan daerah hingga mencapai lebih dari 100 persen. Sayang, dari sisi belanja daerah 2019 realisasinya justru lesu hanya sampai di angka 89,61 persen dari target sebesar Rp 38 triliun. Capaian itu turun dari serapan anggaran tahun 2018 lalu yang mencapai 92,23 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono mengakui, realisasi serapan anggaran Pemprov Jatim hanya nyaris mencapai 90 persen. Namun, turunnya serapan anggaran tersebut bukan karena rendahnya kinerja belanja daerah di Pemprov Jatim, melainkan karena sejumlah faktor utama. Di antaranya pekerjaan yang tidak bisa direalisasikan seperti pengadaan kain seragam SMA/SMK.
“Infrastruktur juga ada beberapa yang batal dilaksanakan tahun ini. Seperti di PU Cipta Karya ada mal pelayanan publik. Tidak bisa dilaksanakan karena memang harus disisir lagi kepastian lahan yang akan dibangun,” tutur Heru Tjahjono saat dikonfirmasi kemarin, Rabu (1/1).
Seperti diketahui, pengadaan seragam gratis dengan total nilai Rp 130,5 miliar gagal direalisasikan karena mengalami gagal lelang. Sementara mal pelayanan publik dengan nilai anggaran sebesar Rp 17,45 miliar juga tidak dapat direalisasikan karena permasalahan lahan yang masih berada di tangan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.
Selain pekerjaan yang gagal dilakukan, Heru juga menyebut turunnya serapan karena efisiensi yang berhasil dilakukan Pemprov Jatim terhadap sejumlah pengeluaran. “Misalnya harga penawaran yang diajukan ternyata lebih rendah dari pagu estimasi, itu menjadi efisiensi. Efisiensi juga terjadi dari kegiatan rapat-rapat yang akhirnya membuat serapan itu berkurang,” tutur mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.
Terkait capaian realisasi anggaran tersebut, Heru memastikan Pemprov Jatim akan tancap gas untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa. Siang ini, kata dia, pihaknya akan langsung melakukan rapat untuk menginventarisasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa. “Kita akan inventarisasi pengadaan yang membutuhkan lelang pada seluruh OPD. Kalau bisa dilelang saat ini, akan langsung dilelang. Jadi kalau dulu April – Mei baru mulai lelang, sekarang, sekarang Januari kita sudah akan lelang,” tutur Heru.
Kalau memang ada kegiatan yang sifatnya studi banding dan sebagainya, lanjut Heru, juga bisa dilakukan Januari. Bahkan jika ada pekerjaan konstruksi yang sudah memiliki Detail Engineering Design (DED) dan bisa dilelang pada Januari, Heru menegaskan akan dilelang pada Januari. “Besok (Hari ini) akan kita sampaikan pada rapat,” tutur dia.
Lebih lanjut Heru menjelaskan, sejumlah OPD memiliki serapan anggaran yang rendah. Namun, kembali Heru menegaskan bahwa rendahnya serapan itu bukan karena kinerja. Sebab, dalam lelang ada hal-hal yang harus dicukupi agar proses itu sesuai ketentuan dan aturan. “MIsalnya kain seragam, berkali-kali kita lelang tapi tidak bisa direalisasikan. Bahkan kita sudah berkoordinasi dengan Korsupga KPK, tapi yang masuk tidak memenuhi ketentuan,” kata Heru.
Untuk mendukung percepatan lelang, Heru mengaku Pemprov Jatim telah membentuk satu biro khusus yang melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa. “Makanya kemarin kita percepat pelantikannya (Pejabat biro pengadaan barang dan jasa) untuk mempercepat pengadaan,” ungkap Heru.
Heru mengaku, prinsip kehati-hatian menjadi salah satu bagian penting dalam pengadaan. Karena itu, regulasi harus dipegang sejak proses awal kita pengadaan. “Target kita, triwulan pertama kita akan mencapai target. Itu yang menjadi pesan ibu gubernur sebelum berangkat umroh. Jadi minggu-minggu ini progress percepatan lelang itu sudah harus terlihat,” pungkas Heru. [tam]
