PEREKONOMIAN Jatim (dan nasional) melambat sepanjang kuartal pertama tahun 2015. Walau sudah biasa, namun pada tahun ini cukup terasa. Lebih lagi, jika ditambah inflasi (Januari – April) yang sudah mencapai 0,6% (terbesar akibat kenaikan harga BBM). Diperkirakan perekonomian masih tetap melambat, karena merosotnya harga minyak. Sebelumnya, APBN 2015 mempreduksi harga minyak indonesia (ICP) sebesar US$ 105. Jauh meleset.
Kenyataannya kini hanya US$ 54,32 per-barel. Itupun sudah naik dibanding harga bulan Januari yang masih US$ 45,30. Secara ke-rupiah-an, kenaikan harga ICP juga lebih “membantu” karena nilai kurs dolar Amerika masih berkisar pada angka Rp 13 ribu-an. Sedangkan patokan APBN 2015, nilai dolar diperkirakan Rp 11.900,-. Terdapat kenaikan Rp 1.000,- per-dolar, sebagai tambahan harga hasil ekspor minyak.
Maka tidak bisa tidak, seluruh asumsi makro ekonomi dalam APBN harus diubah (tertuang dalam APBN Perubahan, P-APBN 2015). Pada P-APBN 2015, harga ICP diperkirakan bisa menjadi US$ 60,- per-barel. Dengan nilai dolar Amerika sebesar Rp 12.500,-. Namun penghasilan dari minyak masih akan tetap merosot, karena prediksi lifting minyak turun menjadi 825 ribu barel per-hari (sebelumnya 900 ribu barel). Lifting gas bumi juga turun 27 ribu barel,menjadi 1.221 ribu barel per-hari.
Asumsi ekonomi makro ini, tidak menggembirakan. Daerah pun pasti terimbas. Misalnya, dana bagi hasil (ke daerah) akan menyusut. Terutama daerah-daerah penghasil minyak akan merasakan. Diantaranya, Jawa Timur beserta beberapa kabupaten (Bojonegoro, Gresik, Bangkalan, Sumenep dan Sampang. Terutama hasil dari participating interest (PI), sebagai mandatory Undang-Undang Migas, juga akan merosot.
Saat ini, participating interest dinikmati oleh pemerintah propinsi serta beberapa pemerintah kabupaten (diantaranya Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Bangkalan). Pemerintahan Kabupaten yang telah menikmati participating interest menjadi kaya mendadak, dan APBD terdongkrak melejit. Beberapa permasalahan pembangunan bisa diselesaikan. Bahkan bisa “menabung” lebih besar dalam penyertaan modal pada perbankan BUMD.
DPRD Jawa Timur telah menyepakati APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015. Angka yang disepakati sekitar Rp 23,720 trilyun, atau bertambah Rp 1,169 trilyun (sekitar 5,1%) dibanding usulan Gubernur. Angka ini tergolong lumayan berani, karena naik sekitar 17,26% dibanding P-APBD 2014. Tetapi belum tergolong berani benar dibanding propinsi lain (DKI Jakarta dan Jawa Tengah).
Meski penghasilan dari minyak dan gas bumi merosot, bukan berarti perekonomian Jawa Timur harus dikendurkan. Toh, hanya beberapa daerah yang menghasilkan minyak dan gas. Bahkan penghasilan asli daerah (PAD) yang bersumber dari minyak (BBM), wajib selalu naik. Antaralain, PBB-KB (Pajak Bahan Bahan Kendaraan Bermotor). Penyebabnya, jumlah kendaraan bermotor (mobil maupun sepedamotor) terus bertambah sekitar 11% per-tahun.
Konsumsi BBM pasti bertambah besar. Lebih lagi, tiada lagi subsidi BBM. Sehingga penghasilan dari PBB-KB juga naik in-harent banyaknya konsumsi. PBB-KB ditarget sekitar Rp 1.100,- per-liter, dibagikan sebagai hak pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten serta kota. Penghasilan lain yang wajib tetap bertambah adalah DBHC (Dana Bagi Hasil Cukai). Diantaranya dari cukai rokok.
Begitu pula kinerja keuangan SKPD “penghasil” dan BUMD sebenarnya masih bisa digenjot. Terutama menggali pendapatan yang lebih besar, sehingga per-angka-an APBD bisa berimbang sebesar Rp 25 trilyun lebih dalam perubahan APBD 2015. Atau naik tipis 5,39%. Padahal daerah lain (Jawa Tengah) tahun ini APBD-nya akan naik 100%. Hal yang sama telah terjadi di Provinsi DKI Jakarta setahun lalu, APBD-nya naik 100%.
Sesungguhnya, Jawa Timur memiliki potensi PAD maupun non-PAD yang sangat besar. Kewajiban Pemprov (dan DPRD) menggalinya, untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
———— 000 ————
