Wali kota Hadi pantau stok beras di gudang Beloaan.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko demikain dengan wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dengan tegas menolak rencana Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendagri) untuk mengimpor satu juta ton beras ke Indonesia.
Dia menilai, kalau rencana tersebut tidak berpihak pada rakyat utamanya petani. “Kan kasihan, pada petani (kalau sampai terjadi impor beras),” hal ini diungkapkan wali kota Hadi dan Timbul Prihanjoko, Rabu (24/3)
Saat ini kata Timbul, di Kabupaten Probolinggo saja, sudah banyak petani yang panen hasil padinya. Sehingga, impor beras tersebut, tidak di butuhkan. “Kalau sampai mengimpor beras, yang jelas harga gabah akan anjlok dan berdampak buruk bagi para petani kita, apa lagi saat ini harga gabah di tingkat petani mulai turun,” paparnya.
Timbul melanjutkan, pemerintah boleh melakukan impor beras, kecuali stok beras di Indonesia sudah kosong. Akan tetapi, kalau masih stok beras aman, pemerintah perlu mendorong dan mendongkrak petani. “Petani kita ini harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat, supaya tetap mempertahankan kualitasnya,” tegasnya.
Sementara Kepala Bulog Cabang Probolinggo Krisna Mujianto, mengaku Setiap harinya Bulog mengalami pertambahan gabah 50 hingga 100 ton. Sedangkan untuk stok beras sendiri masih ada sebanyak 10.024 ton. Stok yang ada tersebut rata-rata digunakan untuk kebutuhan selama 8 bulan penyaluran bulog cabang Probolinggo. “Stok beras di Cabang Probolinggo Masih cukup,” tuturnya
Kantor Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) wilayah Probolinggo-Lumajang memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 9 bulan ke depan masih aman. Yakni sebanyak 9.847 ton. Meski demikian, Pimpinan Bulog wilayah Probolinggo-Lumajang, Krisna Murtiyanto tetap menyarankan agar petani dapat menaikan kualitas padinya.
“Untuk penyaluran beras ke 3 wilayah antara Kota/Kabupaten Probolinggo dan Lumajang bisa bertahan 8-9 bulan kedepan. Jadi masih aman,” ucapnya saat ditemui disalah satu rumah makan di Jl. Suroyo Kota Probolinggo,
Terkait pengadaan pangan, dikatakannya, saat harga serapan atau Gabah Kering Panen (GKP) dan beras dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog berkewajiban mengamankan harga dasar. “Itu sudah dilakukan. Kami mempunyai 12 mitra untuk membeli ke petani dibawah wilayah Probolinggo-Lumajang,” ucapnya
Krisna Murtiyanto menjelaskan bahwa yang ditempatkan sejak bulan Oktober 2019 lalu Bulog berpedoman pada harga dasar pembelian adalah Gabah Kering Giling (GKG) senilai Rp. 5.300 dan beras medium sesuai harga dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 8.300. sedangkan harga GKP senilai Rp. 4.200 tapi memiliki komponen kualitas sendiri.
“Hampa kotoran 10 persen dan kadar air 25 persen. Nantinya bila melebihi standar itu akan disesuaikan harganya. Maka dari itu, petani tidak perlu khawatir jika GKP mengalami penurunan, sebab Bulog sudah menarget minimal pembelian tahun 2021 sebesar 27.394 ton setara beras,” jelasnya.
Karena masih belum panen raya, kini penjualan petani ke Bulog mencapai 1.500 setara beras. Tahun 2020 untuk Bulog ditargetkan 18.700 ton tercapai hanya kurang lebih 9.200 ton. Atau tidak mencapai target. Tak hanya itu, ditanyakan versi Bulog, apakah isu impor beras mempengaruhi harga. Krisna menegaskan sesuai dengan kementerian Pertanian menyatakan selama panen raya tidak ada impor.
“Penurunan harga itu bukan karena impor. Tapi musim hujan yang mengakibatkan kering tidak maksimal dan gabah yang dihasilkan kurang bagus,” tandasnya.
Hasan Aminuddin yang juga pimpinan di Komisi IV DPR RI itu terkejut mendengar ada wacana pemerintah akan mengimpor beras. Pasalnya, kata dia, pimpinan dan anggota Komisi IV telah menggelar rapat bersama seluruh pejabat eselon I, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog selaku tupoksinya di bidang pangan.
Saat itu, kata Hasan, Kementan meyakinkan Komisi IV bahwa menjamin akan ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia sangat cukup sampai lebaran. Baik ketersediaan pangan di Bulog, penggilingan hingga pasar.
“Penolakan itu sudah menjadi suara saya di Komisi IV, dan Alhamdulillah seluruh teman-teman mendukung dan satu pikiran. Bahkan, tidak ada satupun anggota fraksi di Komisi IV menolak, mereka semuanya mendukung dan searah dengan saya,” jelasnya.
Menurut dia, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional, yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Hasan meminta pemerintah komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, misalnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian.
Apalagi, kata Hasan, mulai bulan Maret hingga Mei mendatang para petani akan melakukan panen raya. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2020 mencapai sebesar 31,33 juta ton, naik sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dari tahun 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton beras.
“Sehingga, tidak ada alasan pemerintah itu melakukan impor beras di bulan-bulan ini di mana petani akan panen raya,” jelasnya.
Misalnya harga gabah di Kabupaten Probolinggo, dari sebelumnya sebesar Rp 4.500 turun menjadi Rp3.900 per kilogram. Harga ini anjlok sejak ada kabar pemerintah akan impor beras sebanyak 1 juta ton menjelang lebaran.
“Hari ini masih isu sebenarnya, dan belum dilakukan pemerintah. Tapi isu saja sudah mampu menurunkan harga gabah, apalagi kalau benar terjadi,” tambah mantan Bupati Probolinggo dua periode ini.(Wap)
