Sidoarjo, Bhirawa
Pemkot Surabaya menganggap bagi hasil penerimaan dari kerja sama pengelolahan Terminal Purabaya di Bungurasih, Waru, yang diberikan pada Kab Sidoarjo selama ini terlalu tinggi, yakni 30%. Sehingga mereka menggagas rencana untuk membuat adendum kerja sama pengelolahan Terminal Purabaya.
Asisten Tata Pemerintahan Kab Sidoarjo, Drs Asrofi MM menyampaikan, Tim Pemkot Surabaya telah datang ke Sidoarjo, Senin (11/8) kemarin. Mereka terdiri dari Asisten 2 Pemkot Surabaya, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Dishub Surabaya, Bagian Kerja Sama dan DPPKA Surabaya. Dari Sidoarjo diwakili Asisten Tata Pemerintahan, Asrofi, Wakil Komisi A DPRD, Bagian Kerja Sama, DPPKA, Inspektorat, Bagian Hukum dan Dishub.
”Salah satu yang jadi fokus dalam adendum ini diantaranya tentang pembagian pendapatan antara Surabaya dan Sidoarjo,” terang Asrofi, Rabu (13/8) kemarin.
Pihak Surabaya merasa keberatan dengan bagi hasil yang diterima Sidoarjo sebesar 30% dari pendapatan kotor pengelolahan Terminal Purabaya, dikarenakan mereka merasa karena kini biaya operasional di terminal Purabaya yang tinggi, apalagi saat ini tak adanya retribusi peron.
Dari pihak Sidoarjo, menurut Asrofi, sebenarnya pihak DPRD telah memberikan persetujuan penurunan bagi hasil yang diterima Sidoarjo menjadi sebesar 20%. Namun meski demikian, dari Pemkot Surabaya
sedang mempertimbangkannya, mau apa tidak.
Disampaikan Asrofi, meruntut sejarah Kab Sidoarjo dapat jatah bagi hasil 30% dari penerimaan kotor terminal Purabaya ini sejak naskah perjanjian kerja sama yang saat itu dilakukan antara Wali Kota
Surabaya, Muhaji Wijaya dengan Bupati Sidoarjo, Suwandi, pada 2 September 1982.
Adanya Terminal Purabaya yang luasnya sekitar 12 Ha itu, kata Asrofi, karena kebijakan Gubernur Jatim saat itu dalam rangka menciptakan konsep Gerbang Kertosusilo. Sehingga bisa mengalihkan kegiatan
angkutan massal tak sampai masuk ke Terminal Joyoboyo yang ada dalam Kota Surabaya. Maka dipilihlah Bungurasih di Kec Waru, Sidoarjo, sebagai tempat terminal Purabaya.
”Ini konsep perhubungan di Jatim, apabila sampai masuk dalam Kota Surabaya, maka lalu lintas dalam Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan di Jatim akan jadi semrawut,” jelas Asrofi. [ali]
Keterangan Foto : Asrofi
