Syarat Dewan Pendidikan Digodok Tim Seleksi

Surabaya, Bhirawa
Setelah sempat mengalami pro dan kontra, seleksi Dewan Pendidikan (DP) Jatim akhirnya mulai menemukan titik terang. Tim seleksi  yang dibentuk Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim juga sudah mulai berancang-ancang untuk memulai tahapan seleksi.
Tiga anggota tim seleksi yang dibentuk ialah Prof Zainudin Malik (Mantan Ketua DP Jatim),  Prof Warsono (Rektor Universitas Negeri Surabaya) dan Sukowidodo (Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga). Zainudin Maliki menuturkan, proses seleksi diperkirakan akan berjalan selama satu bulan. “Awal Oktober kita berharap sudah ada hasil kepengurusan baru,” terang Zainudin dikonfirmasi, Kamis (1/9).
Zainudin mengatakan saat ini belum dapat memulai tahapan karena secara resmi tim seleksi juga belum disahkan. “Kalau pekan ini kita sudah dapat SK Gubernur, minggu depan kita akan mulai pendaftarannya,” tutur profesor yang juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Menurut Zainudin, beberapa tahapan yang akan dilalui dalam seleksi DP Jatim adalah seleksi administratif, tes psikologis, makalah dan interview. Salah satu yang paling pokok dalam seleksi administratif disebut Zainudin adalah usulan dari organisasi masyarakat atau organisasi profesi.
Melalui seleksi secara terbuka, Zainudin memastikan hal ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010. Namun, pihaknya khawatir seleksi semacam ini akan diartikan lain. “Pengalaman seperti seleksi DP Surabaya. Banyak pendaftar yang mengira jadi pengurus DP akan dibayar seperti jadi komisioner KPID atau  KPU begitu,” terang Zainudin.
Padahal, lanjut Zainudin, secara organisasi DP tidak terlalu kuat. Sebab dari sisi anggaran maupun kantor tidak ada kepastian. “Secara fungsi DP jadi seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) meskipun sebenarnya organisasi ini semi pemerintahan,” kata dia.
Karena alasan itu, proses pemilihan pengurus DP sebelumnya sempat dilakukan melalui musyawarah internal.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menegaskan, menjadi DP Jatim memang tidak ada bayarannya. Namun, seleksi sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud harus terlaksana. Seleksi harus dilakukan oleh tim independen yang memahami seputar pendidikan. Selain itu, proses juga harus dilaksanakan secara transparan agar banyak elemen yang dapat terlibat dalam DP Jatim. “Kita berharap bisa memilih orang-orang yang benar-benar peduli terhadap pendidikan tanpa mengharap bayaran,” tutur Saiful. [tam]