Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan paparan dalam Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan bertema Menjaga Kredibilitas APBN di Hotel Shangri-La Surabaya. [zainal ibad/bhirawa]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim terus berupaya menjadikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di OPD pemprov untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ditargetkan pada 2018 nanti, sejumlah UPT tersebut tidak lagi mendapat penyertaan modal dan anggaran dari pemerintah, melainkan sudah 100 persen membiayai sendiri kegiatan operasionalnya.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, upaya menjadikan sejumlah UPT sebagai BLUD ini sebagai strategi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam menjaga perekonomian Jatim. Dengan demikian upaya penciptaan kesejahteraan rakyat dapat terus berkelanjutan. Melalui skema BLUD ini nantinya SKPD bisa mencari anggaran sendiri dan kemudian dikelola kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga bisa mengurangi belanja APBD Pemprov Jatim.
“Kita harus memiliki kreatifitas plus. Jadi harus ada reinventing atau menciptakan kembali skema baru di government kita, salah satunya melalui BLUD ini,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan bertema “Menjaga Kredibilitas APBN” di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (15/8).
Saat ini, lanjutnya, beberapa UPT milik OPD Pemprov Jatim yang sudah menjadi BLUD seperti RSU Dr Soetomo, RSUD Dr Soedono Madiun, RSUD Saiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya dan 9 UPT dari Dinas Kesehatan Prov Jatim. Selain itu ada beberapa UPT di sejumlah OPD Jatim yang saat ini sedang proses menjadi BLUD.
Diantaranya Dinas Pendidikan (UPT SMK N 5 Surabaya dan SMK N 5 Jember), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT Pengembangan Benih Padi dan UPT Pengembangan Benih Hortikultura), Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP Mayangan Kota Probolinggo dan UPT P2SKP Tamperan Pacitan), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Nantinya, setiap pengelola UPT akan diberi pelatihan dan penjelasan mengenai pengelolaan BLUD.
“Kita akan beri penjelasan dan ada training, kemudian kepala dinas jangan terlalu campur tangan. Kami juga membuat sistem tracking di bidang teknologi. Prinsipnya bila pelayanannya dan kualitasnya baik maka mereka mendapatkan pelanggan yang lebih banyak asal lebih cepat, lebih murah dan lebih baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Pakde Karwo mencontohkan, SMK Pariwisata yang memiliki hotel bila dikelola sendiri maka pendapatannya akan menjadi remunerasi. “Kalau tidak menjadi BLUD, pendapatan ini harus disetor ke kas pemerintah,” katanya sembari menambahkan bahwa pada 2018 nanti sejumlah BUMD juga akan didorong menjadi Perseroan Terbatas (PT). [iib]
