Kabag Hukum Sidoarjo mensosialisasikan pendampingan TP4D pada Sekretaris di OPD Kab Sidoarjo. [alikus/bhirawa].
Sidoarjo, Bhirawa
Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo tahun 2018 ini siap membantu pendampingan hukum, pada OPD di Kab Sidoarjo yang ragu-ragu dalam melaksanakan proyek program kerjanya, khawatir nanti akan salah secara hukum.
Kepala Bagian Hukum Kab Sidoarjo, Hery Suhartono SH, Rabu (9/5) kemarin menyampaikan, pihaknya akan menggandeng kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo dalam memberikan pendampingan ini. Kerja sama ini diberi nama Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), tim ini sifatnya pencegahan agar tak sampai terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan program kerja di OPD.
OPD di Kab Sidoarjo, lanjut Hery, bisa mengajukan pendampingan ini untuk pelaksanaan proyek program kerjanya, mulai awal sampai selesai, pada TP4D. Berapapun nilai rupiah program kerjanya, bisa mengajukan pendampingan. Kalau memang merasa was-was sampai terjadi kesalahan dan penyimpangan. Dengan adanya pendampingan seperti ini selain bisa mencegah penyimpangan yang mengarah pada tindak korupsi, juga diharap serapan anggaran pada OPD lebih maksimal.
”Seperti kita ketahui sendiri, masalah rendahnya serapan anggaran tidak hanya di daerah lain di Indonesia saja, tapi di Sidoarjo juga demikian,” kata Hery.
Penyebab rendahnya penyerapan anggaran di OPD, menurut Hery, salah satunya disebabkan karena merasa was-was akan program kerjanya salah. Sehingga khawatir nanti akan berhadapan dengan masalah hukum.
Di Kab Sidoarjo sendiri, sudah dilakukan evaluasi terhadap OPD yang masalah penyerapan anggarannya tidak maksimal. Maka yang bagus diberi tanda bendera hijau, untuk yang sedang diberi tanda bendera kuning dan untuk yang kurang diberi tanda bendera hitam.
”Sosialisasi kali ini kita undang khusus pada para Sekretaris OPD, sebab mereka termasuk PPKOM di OPD nya masing-masing, jadi sangat penting sekali,” jelas Hery.
Hery berharap pendampingan TP4D yang dijalankan di Pemkab Sidoarjo nantinya, akan bermuara pada tujuan akhir, yaitu lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan daerah, tanpa adanya kesalahan dan penyimpangan. [kus]
