Tanyakan Kepastian Jadi ASN, Bupati Madiun Kumpulkan 2.038 Honorer

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami saat memberikan pengarahan kepada 2.038 orang tenaga honorer di Pemkab Madiun, Selasa (19/11). [sudarno/bhirawa]

Kabupaten Madiun, Bhirawa
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami berinisiatif mengumpulkan 2.038 orang tenaga honorer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, tentang nasib kepastian mereka untuk menjadi ASN tetap di Pemkab Madiun, namun keputusan tersebut tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, di pendopo Ronggo Djoemeno, Pemkab Madiun di Mejayan, Selasa (19/11).
Dalam hal ini, bupati Madiun, bermaksud ingin mengetahui apa yang tenaga honorer alami dan keluhannya apa. Sehingga kedepan akan menjadikan pijakan bupati untuk membuat sebuah kebijakan. Dan akhirnya pada pertemuan ini, sebanyak 2038 tenaga honorer bertemu langsung orang nomor satu di kabupaten madiun sehingga apa yang menjadi keluhan para tenaga honorer dapat tersampaikan langsung kepada Bupati.
Perlu diketahui bahwa anggaran untuk dunia pendidikan terus naik, sehingga dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas dan kerjasama di dunia pendidikan, bupati ingin tahu apa yang masih menjadi permasalahan tenaga honorer. Tenaga honorer masih banyak yang menanyakan tentang nasib kepastian mereka untuk menjadi ASN tetap di Pemkab Madiun, namun keputusan tersebut tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.
Selain permasalahan diatas, Bupati Madiun yang akrap dipanggil Kaji Mbing ini, mengatakan, anggaran untuk dunia pendidikan sudah naik terus, lha ini harus tepat sasaran. Dalam hal ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yaitu lembaga, keluarga dan faktor eksternal lainnya.Berbicara lembaga ini berbicara infrasutruktur dan para pelaku dunia pendidikan (guru, operator dan lain sebagainya).”Terus terang saja, dalam hal ini, saya (bupati.Red) berharap tidak ada kendala di kesejahteraan mereka,”kata bupati Kaji Mbing berharap.
Sebenarnya lanjut Kaji Mbing, tidak perlu ada yang dipertanyakan untuk dunia pendidikan, nyatanya anggaran pendidikan dari APBD yang sebelumnya 11% dan sekarang berubah menjadi 26%. “Dan ini masih perlu diperhatikan di titik tertentu masih kita lakukan untuk kesuksesan pendidikan, dan dari sisi lingkungan kita mensuport dari desa yaitu dari ADD ada prioritas untuk pendidikan. Saya berani mahal untuk SDM masyarakat dan SDM birokrasi,”tegasnya. [dar]

Tags: