Data satuan tugas (Satgas) Covid-19 Jatim menunjukkan persentase pencapaian di sejumlah daerah masih rendah. [Oky abdul sholeh]
Pemprov, Bhirawa
Target percepatan vaksinasi di Provinsi Jatim belum merata di seluruh daerah. Kendati capaian vaksinasi Jatim cukup tinggi hingga mencapai 7,6 juta untuk dosis pertama dan 3,1 juta untuk dosis kedua per 1 Agustus kemarin. Namun, pencapaian itu belum merata ke seluruh daerah.
Data satuan tugas (Satgas) Covid-19 Jatim menunjukkan persentase pencapaian di sejumlah daerah masih rendah. Misalnya, Sumenep memiliki target harian 8.295 sasaran. Tapi, pencapaian vaksinasi kemarin hanya 397 sasaran. Persentasenya hanya 4,79 persen.
Daerah lain ada yang bernasib sama. Kabupaten Madiun memiliki target 5.491 sasaran per hari. Pencapaian kemarin hanya 290 sasaran. Dampaknya, target vaksinasi di Jatim 300 ribu sasaran per hari tidak tercapai. Kemarin, pencapaian vaksinasi di Jatim hanya di angka 74.881 sasaran.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ingin pencapaian vaksinasi ditingkatkan. Karena itu, dia selalu keliling untuk memastikan percepatan vaksinasi. ”Termasuk percepatan melalui proses akselerasi,” katanya.
Selama ini, pemerintah daerah bersama Kodam dan Polres atau Polresta menggelar serbuan vaksinasi. Tapi, upaya tersebut masih membutuhkan partisipasi berbagai elemen. Karena itu, dia mengajak elemen strategis untuk turut membantu perluasan cakupan vaksinasi. ”Kolaborasi yang mendorong peningkatan cakupan vaksinasi ini bagian dari proses akselerasi,”ungkap dia, Senin (2/8).
Memang, banyak indikator yang menyebabkan penyelenggaraan vaksinasi tidak mulus. Salah satunya kebutuhan anggaran untuk vaksinasi cukup besar. Dosis vaksin dikirim gratis dari pemerintah pusat. Tapi biaya penyelenggaraan sangat tinggi.
Misalnya, untuk satu kali vaksinasi, dibutuhkan tenaga kesehatan, alat kesehatan, tim panitia, gedung, konsumsi, serta beragam kebutuhan lainnya. Biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk sehari pelaksanaan vaksinasi. Bisa jadi, tingginya biaya pelaksanaan vaksinasi itu yang membuat cakupan di beberapa daerah masih rendah.
Juru bicara Satgas Covid-19 Jatim dr Makhyan Jibril membenarkan bahwa pelaksanaan vaksinasi membutuhkan biaya. Namun, dia tidak ingin indikator tersebut dipersoalkan. Sebab, ada daerah yang cakupannya juga bisa tinggi. ”Karena itu butuh kolaborasi dengan berbagai elemen,” ucapnya.
Dia menceritakan, ada daerah yang menggandeng swasta. Biaya penyelenggaraan ditanggung bersama. Vaksinator dari pemerintah. Dengan begitu, beban penyelenggaraan lebih ringan. Cakupan vaksinasi bisa lebih luas. ”Artinya, banyak cara yang bisa menjadi solusi dari permasalahan biaya,” imbuh dia.
Dokter Jibril berharap, daerah yang pencapaian vaksinasinya rendah terus ditingkatkan. Sebab, vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyebaran virus di tingkat hulu. ”Perluasan vaksinasi secara tidak langsung mendorong pengendalian penyebaran virus tersebut,” ucapnya. [tam]
