Drs Agus Hadi Putranto, Mpd.
(Catatan Agus HP, Menjelang Pengambilalihan Tata Kelola Dikmen Oleh Pemprov Jatim)
Situbondo, Bhirawa.
Menyimak keberadaan perkembangan Pendidikan Menengah (Dikmen) di Tanah Air, sangatlah kompleks karena penuh dengan perubahan kebijakan baru. Ditambah lagi, baru-baru ini ada kebijakan Dikmen secepatnya akan pindah pengelolaan ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) se-Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Kebijakan ini, tampaknya menambah kompleksnya permasalahan penanganan pendidikan menengah ke pihak Pemprov, seiring dengan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Khusus perkembangan penanganan bidang Dikmen di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Situbondo, ada catatan penting yang dipaparkan Drs Agus Hadi Putranto M.Pd, kemarin (30/8). Pria yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Bidang Dikmen Disdik Kabupaten Situbondo itu mengungkapkan ada tiga pilar penting dalam dunia pendidikan menengah yang harus diperhatikan dengan serius. Sehingga, kata Agus, jika itu terwujud maka pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemprov akan seirima dengan cita cita pendidikan daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo.
Pertama, papar Agus HP, peningkatan mutu pendidikan (vokasional). Program ini sudah lama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat karena harus mempersiapkan peserta didik seiring dengan pemberlakukan era global/MEA. Salah satu hal penting, kata Agus, pemberian bekal kepada siswa harus betul betul siap terutama siswa SMK, yang memiliki slogan ‘SMK Bisa’. “Khusus peserta didik SMK ini harus memiliki kompetensi bersertifikat. Dan ini menjadi tangung jawab bersama, terutama kepada para Kasek, selaku penanggung jawab tehnis pengembangan mutu siswa,” tegas Agus HP.
Agar nanti hasilnya lebih maksimal, tutur Agus HP, harus melakukan kolabarasi secara maksimal, terutama tempat dimana para peserta didik mengembangkan kompetensi keahliannya. Misalnya, Agus menyarankan para siswa SMK itu banyak mengembangkan program dunia usaha dan industri. “Ini sebagai tempat anak didik untuk melakukan pra kondisi setelah lepas dari sekolah tempat mereka menimba ilmu,” ungkap Agus HP.
Kedua, urai Agus HP, program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini, menurut Agus HP, harus dikawal secara betul oleh Disdik, karena merupakan program pemerintah pusat dimana tujuannya untuk menciptakan siswa tidak sampai drop out (putus sekolah) mulai tingkat SD hingga SMA.
Untuk itu, kata mantan Kasi SMA itu, program KIP ini harus dikawal bersama seluruh keluarga besar Disdik Situbondo sehingga tepat sasaran. “KIP ini dikelola oleh Kemensos sehingga perlu kolaborasi dengan Kemendikbud. Karena kami yang punya data dan siswa, maka diperlukan kesamaan data siswa yang tercantum didalam KIP tersebut. Ini harus diupayakan semaksimal mungkin oleh kasek,” papar Agus HP.
Kata Agus, berbicara soal data, maka kembali kepada dapodik (data pokok pendidikan), baik itu dapodik dasar atau dikmen. Ini betul betul dicermati, katanya, karena menyangkut soal siswa, sehingga jangan sampai sekolah terlena tidak mengabdate dan memasukkan data secara serampangan. “Jika ada kesulitan, silahkan koordinasi dengan Disdik, karena data itu yang punya Disdik. Dan pada akhir Agustus ini, semua sekolah diharapkan selesai melakukan pendataan siswa,” terang Agus.
Prioritas ketiga, sambung Agus HP, pelaksanaan pendidikan berkarakter. Program saat ini menjadi perhatian khusus dan harus digarap oleh guru guru yang notabene memiliki standar lebih dibanding profesi lain. Disamping itu, ujar Agus HP, karena guru itu merupakan profesi pengajar dan pendidik, sehingga dituntut menjadi guru yang bisa diteladani siswa.
“Ini bisa sebagai contoh dengan menciptakan kondisi dengan cara mengangkat kearifan lokal dan kebudayaan lokal sehingga tersosialisasi kepada peserta didik. Sedangkan bagi guru yang memiliki UKG, kini guru harus lebih maksimal memberikan pencerahan. Ini sebagai media yang strategis untuk menggali potensi guru UKG tersebut,” pungkas mantan Wakasek SMAN II Situbondo itu. [awi]
