Oleh :
Agustin Dwi Haryanti
Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang
Selama ini, publik paham betul bahwa marwah sebagai wakil rakyat memiliki pengakuan sebagai kedudukan yang sangat terhormat di mata banyak pihak. Tentunya, marwah dimaksud akan mendapat pengakuan mumpuni, manakala orang-orang yang duduk di parlemen dapat menjaga sikap dan perilaku serta kinerja sebagaimana layaknya wakil rakyat yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat. Lalu, bagaimana jadinya jika kemudian sosok wakil rakyat justru jauh dari sikap dan perilaku yang sepatutnya sebagaimana diharapkan publik?. Dengan kata lain, bagaimana jadinya jika wakil rakyat tidak mampu menjaga nama baik dan kehormatan profesi maupun kedudukannya sebagai wakil rakyat?.
Kondisi itulah yang terjadi pada saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said pada 8 April 2015. Dua anggota Komisi VII DPR, yakni Mustofa Assegaf dari Fraksi PPP dan Mulyadi dari Fraksi Demokrat yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII dikabarkan terlibat adu jotos. Peristiwa itu terjadi pada saat berlangsungnya proses tanya jawab antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Tidak diketahui secara pasti terkait apa sesungguhnya yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa memalukan itu.
Namun demikian, apapun alasannya, peristiwa tersebut kian menambah catatan hitam perilaku wakil rakyat di negeri ini. Wakil rakyat yang semestinya menjadi panutan dalam berperilaku dan berkinerja, justru mempertontonkan sikap yang tidak etis serta mencoren nama baik lembaga tempatnya bernaung.
Wakil rakyat merupakan orang-orang pilihan dan berpendidikan serta memahami betul etika kelembagaan. Oleh sebab itu, tidak ada ruang pembenar bagi anggota dewan untuk berperilaku dan bertindak bagaikan preman jalanan yang sarat dengan aksi kekerasan dan baku hantam. DPR adalah merupakan lembaga negara yang memiliki marwah maupun kehormatan yang begitu tinggi di mata publik. Oleh sebab itu, watak kekerasan yang dipertontonkan sejumlah anggotanya tidak layak untuk didiamkan.
Peristiwa adu jotos yang terjadi di parlemen juga menunjukkan betapa sesungguhnya para wakil rakyat negeri ini belum sepenuhnya mampu menjaga nama baik lembaga maupun pribadinya menjadi sosok panutan bagi rakyat banyak. Jika para wakil rakyat masih memelihara watak buruk, lalu bagaimana mungkin mereka akan mampu menjadi sosok yang menyahuti dan mendengar aspirasi rakyat. Parlemen bukanlah tempat untuk mempertontonkan kegaduhan dan beragam persoalan yang tidak memiliki tingkat urgensitas dengan kepentingan rakyat. Parlemen juga bukan kumpulan orang-orang yang tidak memiliki etika serta perilaku mumpuni. Oleh sebab itu, tidak semestinya peristiwa aksi adu jotos dan berbagai perilaku buruk lainnya terjadi di Senayan.
Jujur harus diakui bahwa belakangan ini, tingkat kepercayaan publik terhadap wakil rakyat kian mengalami kemerosotan. Berbagai persoalan yang terjadi di Senayan menjadi penyebab utama memudarnya kepercayaan publik. Sejak dilantik menjadi wakil rakyat, anggota DPR periode sekarang belum mampu menunjukkan kinerja yang dapat diandalkan dan dibanggakan kepada publik. Bahkan yang terlalu sering mengemuka hanyalah problem-problem yang cukup mempertontonkan upaya perjuangan kepentingan politik masing-masing pihak di Senayan.
Upaya Mempertahankan Kepentingan
Alih-alih memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan rakyat, anggota DPR justru sibuk dengan upaya mempertahankan kepentingan kubu masing-masing. Sejak parlemen terbelah dalam dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, hampir tidak ditemukan suatu kondisi yang menunjukkan adanya ketenteraman di DPR.
Masing-masing kubu tampaknya lebih fokus pada upaya memperjuangkan kepentingan kubunya dibanding memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ketika bersinggungan dengan persoalan kepentingan masing-masing kubu, tampak bahwa kedua kubu begitu sensitif untuk menuntaskannya. Namun manakala persoalan yang ada tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan kubu masing-masing, tidak terlihat adanya niat serius dan upaya maksimal dalam menuntaskannya.
Berkaca pada realitas yang ada saat ini, tingkat kekecewaan publik terhadap kinerja DPR dalam waktu dekat ini tampaknya belum bisa dipulihkan dalam tingkatan normal. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa kekecewaan itu justru mengalami perluasan makna. Pasalnya, hampir seluruh kinerja DPR periode ini justru ambruk dan jauh dari harapan masyarakat luas.
Kendati seluruh aktivitas dan persidangan yang diagendakan serta kinerja DPR akhir-akhir ini mendapat sorotan dan antusiasme publik, namun hal itu tidak serta merta dapat dijadikan ukuran bahwa rakyat begitu peduli dengan memberikan simpati kepada para wakil rakyat itu.
Justru publik mencurahkan perhatian itu dengan dasar pertimbangan untuk mengukur sejuahmana sesungguhnya perubahan sikap dan perilaku serta kinerja DPR saat ini. Namun dari perkembangan yang ada bahwa kinerja DPR justru jauh dari harapan. Para wakil rakyat justru lebih sering terlibat dalam debat kusir yang tidak bermakna daripada mengurusi kepentingan rakyat secara riil. Sementara dalam setiap aktivitasnya sebagai wakil rakyat, maka dapat dipastikan bahwa anggaran negara akan terus mengalir guna mendanai seluruh kegiatan dimaksud.
Lihat saja misalnya dalam hal kinerja legislasi yang ditorehkan para wakil rakyat. Hampir tidak ada yang yang dapat dibanggakan. Kalaupun kemudian berbagai target besar dicoba untuk dimunculkan ke permukaan, namun kenyataannya hampir selalu mengalami kegagalan dalam mencapai target dimaksud. Kalaupun pada akhirnya mampu direalisasikan secara menyeluruh, namun hampir dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan maksimal. Yang terjadi justru pemenuhan kinerja dari sudut pandang kuantitas, namun kualitasnya justru akan patut untuk dipersoalkan.
Oleh karenanya, maka kiranya tidak berlebihan bila kemudian publik memandang bahwa pemasangan target legislasi yang digulirkan DPR dari periode ke periode tidak lebih dari sekadar upaya untuk menyedot simpati publik akan kinerja mumpuni DPR. Karena faktanya, parlemen seolah tergagap-gagap dan kelinglungan dalam menuntaskan tanggungjawabnya.
Sebuah keironian memang, di tengah kinerja yang teramat buruk, semestinya tidak ditemukan lagi berbagai bentuk peristiwa yang berpotensi mencoreng nama baik dan kehormatan parlemen itu sendiri. Jika hal itu masih saja ditemukan, maka komplit sudah problem yang menimpa lembaga perwakilan negeri ini. Kinerja memburuk, sikap dan perilaku pun turut mengalami hal yang sama.
Lalu, apa sesungguhnya yang dapat kita banggakan dari para wakil rakyat saat ini?. Kiranya para wakil rakyat yang terhormat dapat merenungkan dan membenahi kinerja serta perilakunya menjadi lebih terhormat.
———————– *** ———————–
