Bojonegoro, Bhirawa
Tim Penilai evaluasi Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Propinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Herawanto Ananda Msi melakukan penilaian lapangan di Desa Semlaran Kecamatan Malo Kabuapten Bojonegoro, Kamis (25/9). Rombongan diterima oleh Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto MSI di rumah Dinas Bupati Bojonegoro.
Ketua Tim Penilai Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Propinsi Jawa Timur, Hermawanto Ananda dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tim penilai ini terdiri dari berbagai unsur di antaranya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, BKKN, PMI, Tim Penggerak PKK Propinsi yang akan menilai langsung kondisi dilapangan.
Hermawanto mengungkapkan bahwa evaluasi ini sudah masuk tiga besar dan nantinya Bojonegoro akan bersaing dengan Kabupaten Ngawi dan Kota Malang. “Angka kematian ibu dan bayi secara nasional masih tinggi di seluruh Indonesia, meski di Jawa Timur dalam kondisi yang baik yakni AKB 25/1000 kelahiran hidup, AKI 97/10.000 per kelahiran penduduk,” ungkapnya.
Sebelum penilaian di lapangan, Ketua rombongan berpesan agar mendahulukan kegiatan yang bersegmen pada lansia dan anak-anak. Di hadapan tim, Bupati menyampaikan gerakan seluruh pembangunan mewujudkan masyarakat sehat, produktif bermanfaat dan bahagia. Untuk seluruh aparatur jargonnya adalah kerja cepat tepat dan bermanfaat.
Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro pernah mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa pada masa penjajahan belanda. Dalam buku yang ditulis Panders, pada tahun 1800 an ada suatu kabupaten yang angka harapan hidupnya di bawah lima puluh tahun dan kemiskinan yang sangat parah terjadi di masa itu.
Itu adalah cerita tentang Bojonegoro, sehingga memunculkan politik etis yang berdampak dengan adanya kebijakan salah satunya membangun waduk pacal. Sehingga terjadi kesenjangan antara Bojonegoro ketimur dan kebarat.
“Sejarah Bojonegoro penguasa adalah mereka yang loyal terhadap penjajah dan penguasa sehingga ketika terjadi perubahan, maka terjadi gelombang besar yang berani bersuara, salah satunya ada yang berani menyuarakan tentang tidak maksimalnya pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Bupati menjelaskan berdasarkan survei tahun 2007 bahwa 35 persen rakyat Bojonegoro merasa puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. Layanan itu mencakup fasilitas umum, pertanian pengairan, kesehatan dan pendidikan. Kini ketika tranformasi pemerintahan dan keterbukaan maka masyarakat kita merasa terlibat dan tak segan melaporkan apapun yang ada kaitannya dengan pelayanan.
“Bahkan pada urusan pertimbangan perceraianpun tak segan untuk melapor dan meminta pertimbangan Bupati. Menurut Kang Yoto ini adalah konsekuensi ketika memilih untuk menyebar nomor handphone Bupati, Wabup dan pejabat kepada masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Bupati menceritakan awal dibukanya akses ini dalam satu hari bisa 300 sms yang masuk, 100 diantaranya adalah masalah tentang pelayanan kesehatan. Saat itu banyak masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat. “Dari sinilah akhirnya terjadi proses belajar yakni perlunya memberikan pengetahuan kepada keluarga maupun pasien tentang sistematika tahapan medis,” pungkasnya.
Sebelumnya, Camat Malo, Dandy Supriyayitno dalam sambutannya, sesuai dengan RPJMD misi kedua peningkatan kualitas hidup pelayanan pendidikan dan kesehatan, ini sama dengan MDGs yakni peningkatan kualitas hidup.
Beberapa kegiatan pokok untuk menciptakan Kecamatan Sayang Ibu, dari 20 desa ini menjadi desa siaga yang memiliki fakus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hal lain adalah pencatatan kelahiran dan kematian, membentuk kerja Tabungan Ibu bersalin dan Danas Sosial ibu bersalin. [bas]
Keterangan Foto: Tim penilai kecamatan sayang ibu sedang berkunjung didesa semlaran kecamatan Malo Bojonegoro disambut meriah oleh dua anak kecil dan ibu PKK setempat.
