Tunggu Tes Kelayakan, Sisakan Kosong 15 Jabatan Lurah

(Wali Kota Lantik 1559 Pejabat)
Surabaya, Bhirawa
Paska pelantikan dan rotasi pejabat yang ada di tubuh Pemkot Surabaya , Jumat(30/12) lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sengaja mengosongkan 15 jabatan lurah dari jumlah 154 kelurahan.
Saat pelantikan Wali Kota Risma menyebut posisi kosong itu nantinya diisi oleh sekretaris kelurahan (Sekel) senior yang jabatan eselonnya sudah tinggi. Namun nantinya mereka masih harus mengikuti tes, termasuk psiko tes. Beberapa Sekkel yang lolos tes itu diambil menjadi lurah.
Menanggapi hal ini Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto menilai wajar langkah Wali Kota Surabaya yang menyisahkan jabatan kosong. Pasalnya, pasca kepemimpinan Tri Rismaharini baru pertama kali melakukan rotasi pejabat.
“Kami melihat kepemimpinan era Bu Risma (Wali Kota Surabaya, red) kan baru pertama kali ini melakukan rotasi, kami memahami memahami hal ini,” katanya saat dikonfirmasi Harian Bhirawa, Senin (2/1) kemarin.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa idealnya Wali Kota untuk bisa segera mengisi jabatan yang masih kosong agar pelayanan masyarakat bisa terlayani dengan baik. “Kami harap bisa segera diisi. Karena Perda OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ditetapkan, 26 Oktober lalu terpenuhi,” harap Herlina.
Wali kota Surabaya Tri Rismaharini juga menegaskan, ada beberapa posisi lurah yang sengaja dikosongkan. Posisi kosong tersebut nantinya diisi oleh sekretaris kelurahan (Sekel) senior yang jabatan eselon nya sudah tinggi.
“Intinya saya memberikan jabatan untuk orang yang pantas dan bisa dipercaya. Beberapa Sekel ini saya belum tahu. Padahal peran lurah ini sangat penting. Saya tidak mau ada yang kena masalah lagi,” kata Risma.
Sebelumnya, Sebanyak 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Jumat (30/12) lalu. Rinciannya, satu orang pejabat eselon II A, 32 pejabat eselon II B, 75 pejabat eselon III A, 118 pejabat eselon III B, 616 pejabat eselon IV A dan sebanyak 717 eselon IV B.
Dalam pelantikan ini dipastikan semua jabatan kepala SKPD yang selama ini dijabat pelaksana Tugas telah didifinitifkan, antaranya Dinas Perhubungan, Direktur RS Soewandie, Dinas PU dan Ciptakarya.
Dalam pelantikan pejabat struktural selain pengukuhan, ada tiga kepala dinas/badan yang mengalami rotasi posisi. Widodo Suryantoro yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dirotasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Sementara posisi Kepala Disperindag diisi oleh mantan Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan (Baperpus), Arini Pakistyaningsih. Adapun jabatan kepala Baperpus diisi oleh mantan Kepala Disbudpar, Wiwiek Widayati.
Beberapa camat juga mengalami rotasi posisi. Seperti Ridwan Mubarun, mantan Camat Rungkut yang dipindah menjadi Camat Tambaksari. Sementara Achmad Zaini, mantan Camat Tambaksari dirotasi jadi Camat Sukomanunggal. Lalu posisi Camat Rungkut diisi oleh Syafik yang sebelumnya menjabat Camat Mulyorejo. Adapun posisi Camat Asemrowo, Asripin yang sudah pensiun, diisi oleh Hari Tjahyono, mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Wali Kota dua periode ini menegaskan bahwa profesionalisme menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pelantikan jabatan, termasuk rotasi. Wali kota menyebut sangat memperhatikan latar belakang keilmuan dari pejabat bersangkutan.
“Saya melihat sedetail mungkin back ground nya sehingga bisa mengabdi sesuai dengan back ground nya. Beberapa juga harus ada regenerasi,” tegas Wali kota seusai pelantikan.
Wali kota berpesan kepada pejabat yang dilantik, utamanya yang menempati posisi baru untuk semakin bersemangat bekerja serta tidak menjadi sombong. Sebab, jabatan adalah amanah yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Saya mohon kita terus bekerja dengan baik, di manapun kita berada. Layani masyarakat dengan baik. Saya tahu mungkin ada yang tidak nyaman dengan posisi barunya. Tetapi, kalau kita mensyukuri nya, Insya Allah barokah. Mudah-mudahan hujan ini memberikan barokah kepada kita semua,” pesannya.
Sementara terkait pelantikan ini , ketua DPRD Armuji mengingatkan mengatakan sejatinya tugas pokok aparatur sipil negara (ASN) adalah untuk pelayanan publik.
“Kita tingkatkan lagi yang sudah baik, kita perbaiki yang masih kurang,” katanya.
Menurut dia, dengan formasi baru pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, pihaknya berpesan di tahun 2017 kualitas layanan publik yang ada di Surabaya harus meningkat dibanding tahun 2016.
Seperti halnya untuk kepala dinas koperasi yang baru, lanjut dia, tentunya harus mampu menghidupkan kembali sentra pedagang kaki lima (PKL) yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya. Hal ini dikarenakan sekarang ini masih banyak yang mati suri.
Selain itu menurut Armuji, persoalan penataan toko swalayan dan persoalan cagar budaya, juga harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan oleh kepala dinas yang baru seperti Kepala Disperindagin dan Kepala Disbudpar.
Sedangkan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, cukup banyak hal yang perlu dibenahi. Mengingat kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Terlebih hal ini, sempat menjadi temuan ombudsmen pada beberapa tahun yang lalu.
“Masih cukup banyak keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD, seperti baru-baru ini persoalan tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM, ” kata Armuji.
Namun Armuji juga menyampaikan, bahwa sudah cukup banyak inovasi layanan publik yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, di antaranya pelayanan publik yang berbasis daring (dalam jaringan) atau online seperti “Surabaya Single Window” atau SSW. Sistem ini telah menjadi rujukan secara nasional.
“Harapannya tahun 2017, Kota Surabaya harus menjadi lebih baik lagi,” katanya. [geh.gat)