KH. Fadholi Mohammad Ruham.
Sampang, Bhirawa
Wacana sertifikasi khotib dan sidang penistaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terus mengelinding di kalangan ulama di Madura. Pertemuan para ulama se-Madura, terdiri dari Aliansi Ulama Madura (Auma), Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura, bertemu, Selasa, (7/2) di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Gersempal, Kec. Omben, Sampang.
Sekjen Auma Fadholi Mohammad Ruham menjelaskan, hasil dari pertemuan itu, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial untuk segera menahan terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama, kemudian menolak wacana dari Kementerian Agama terkait sertifikasi khatib shalat Jumat karena dipandang lebih banyak sisi negatifnya.
“Kami mengecam keras tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim pengacaranya terhadap Ketua Umum MUI KH. Makruf Amin dalam sidang peradilan ke 8 di Auditorium Kementan tanggal 31 Januari 2017,” terangnya.
Lanjut Fadholi, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat muslim khususnya masyarakat Madura di DKI Jakarta untuk tidak mendukung dan tidak memilih pemimpin yang nyata-nyata terbukti memusuhi Islam, Alquran dan Ulama, serta juga mengimbau kepada pemerintah khususnya presiden untuk mewaspadai dan mengambil langkah-langkah kongkrit terhadap indikasi bagkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru. [lis]
