Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2015/2016 kurang dari sebulan lagi digelar. Persiapan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga kini terus dimatangkan. Termasuk dalam hal pengamanan oleh aparat kepolisian.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, aparat kepolisian memang tidak tercantum dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Tapi karena pelaksanaan UN melibatkan dokumen rahasia negara, maka secara otomatis pihak kepolisian tetap terlibat. Kecuali di Surabaya, pengamanan dari pihak kepolisian sudah tidak diperlukan lagi.
“Tahun ini Surabaya sudah menggunakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) secara kesuluruhan. Baik di jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK,” tutur Saiful menjelang rapat koordinasi pengamanan UN 2016 di Hotel Utami Sidoarjo, Kamis (17/3).
Karena telah menggunakan UNBK, maka tidak perlu ada dokumen negara yang perlu diamankan. “Kalau pun tetap harus ada polisi, itu sifatnya hanya untuk memantau ketertiban dan kelancaran,” tambahnya.
Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menuturkan, peran kepolisian dalam UN akan dioptimalkan pada pengamanan naskah soal UN berbasis kerta dan pensil. Setiap distribusi naskah dari percetakan ke provinsi akan dikawal ketat oleh kepolisian. “Satu kali pengiriman akan dikawal dua aparat,” lanjut pria yang juga mantan Kepala SMKN 4 Malang itu.
Proses distribusi, lanjut Saiful, akan dimulai dari daerah kepulauan. Diantaranya ialah Sumenep dan Gresik. Sesuai jadwal kapal, distribusi naskah ke wilayah kepulauan itu akan berlangsung Senin (21/3) mendatang. Berikutnya, untuk pendistribusian ke daerah-daerah non kepulauan akan dilakukan pada 28 Maret.
“Tahun ini jumlah penyelenggara UNBK lebih besar dari tahun lalu. Jadi persiapan juga lebih ringan,” tutur Saiful. Dengan semakin banyak lembaga yang menggunakan sistem semi online, Saiful memastikan indeks intregitas UN akan semakin tinggi. Sebab kecurangan, tidak mungkin terjadi dengan menggunakan sistem ini.
Sekretaris Panitia UN Jatim Gatot Gunarso menambahkan, tahun ini jumlah penyelenggara UN se Jatim mencapai 11.724 lembaga. Secara rinci, 1.306 diantaranya merupakan penyelenggara UNBK. Sementara penyelenggara UN kertas dan pensil jenjang SMA/SMK sebanyak 2.655 lembaga dan SMP/MTs 7.763 lembaga. “Hampir semua kabupaten/kota sudah menyelenggarakan UNBK. Kecuali tiga daerah di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang dan Pamekasan,” kata Gatot.
Terkait jumlah peserta, Gatot menyebutkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN tahun ini sebanyak 1.061.171 peserta. Jumlah itu terdiri dari jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 437.617 peserta dan paket C 8.301 warga belajar. Sementara jenjang SMP/MTs sebanyak 597.389 peserta ditambah paket B sebanyak 10.931 warga belajar. [tam]
