Dukungan Pemerintah Daerah Masih Minim
Dindik Jatim, Bhirawa
Akreditasi menjadi salah satu ukuran sekolah telah memenuhi standar pendidikan. Sayang, tingginya usulan dan minimnya kuota membuat antrian akreditasi tak pernah rampung terlayani. Di Jatim, antrian akreditasi tembus hingga 14.365 sekolah di 2018 mendatang.
Ketua BAP S/M Jatim Prof Roesminingsih menuturkan, tahun ini lembaga yang masih belum melaksanakan akreditasi mencapai 7.026 sekolah. Sementara lembaga yang status akreditasinya habis tahun depan mencapai 8.932 sekolah. Dengan demikian, ada 15.958 sekolah yang seharusnya mengikuti proses akreditasi. Dari jumlah tersebut yang telah lolos verifikasi sistem penilaian akreditasi (Sispena) mencapai 14.365 sekolah.
“Yang kita usulkan 14 ribu itu. Sedangkan kuota akreditas tahun depan kami prediksi akan sama seperti tahun ini,” tutur Roesminingsih.
Roeminingsih mengaku, tingginya antrian akreditasi sekolah lantaran sejauh ini masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah yang memiliki kesadaran untuk mendukung proses akreditasi masih sangat minim. “Seringkali ada persepsi yang salah terkait ini. Di peraturannya memang pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun sebenarnya dari sisi anggaran pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan,” tutur Roeminingsih.
Dari 14.365 usulan akreditasi ke pusat pada 2018 mendatang, sasaran SD/MI masih menjadi yang paling banyak. Jumlahnya mencapai 10.864 SD/MI se Jatim. Usulan untuk jenjang SMP/MTs sebanyak 1.418 lemabaga, SMA/MA 710 lembaga dan SMK1.190 program keahlian. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Luar Biasa, usulan mencapai 183 lembaga.
Sekretaris BAP S/M Jatim Muji Raharjo menuturkan, kuota akreditasi tahun ini hanya sebesar 7.887 sekolah. Selain itu ada tambahan dari pemerintah daerah sebanyak 412 sekolah. Sehingga, total akreditasi tahun ini terlaksana 8.299. “Baru sekitar tujuh daerah yang mau mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan akreditasi,” ungkap Muji. Dengan minimnya kuota akreditasi dari pemerintah pusat, antrian akreditasi diperdiksi akan terus mengular setiap tahunnya.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, akreditasi menjadi salah satu penilaian penting bagi sekolah. Karena itu, pantas jika skor akreditasi terus digenjot untuk mendorong standar pendidikan yang lebih tinggi. “SMK kita dorong terus supaya hasil akreditasinya baik. Tahun ini berhasil terealisasi,” ungkap Saiful.
Saiful mengakui, anggaran akreditasi yang diberikan pemerintah pusat cukup minim dalam melaksanakan akreditasi. Namun, Pemprov Jatim juga tak kalah dalam memberikan suport. Khusushnya dalam hal operasional pelaksanaan akreditasi. Selain itu, Pemprov juga terus berusaha mendampingi sekolah dalam memenuhi standarnya.
“Tahun ini untuk mendukung sarana prasaran SMK saja mencapai Rp200 miliar. Mulai dari perbaikan ruang, alat praktikum dan alat pembelajaran,” tutur Saiful. Bantuan tersebut, lanjut Saiful, menjadi bagian penting dalam memenuhi standar pendidikan sesuai penilaian akreditasi.
Kendati demikian, Saiful mengaku, sejumlah kekurangan masih belum tertutupi. Diantaranya rasio tenaga pendidik yang tidak seimbang dengan rasio siswa, standart sarana prasarana yang di tetapkan Dindik Jatim dan beberapa faktor lainnya. “Memang ini harusnya tidak terjadi. Karena itu, skor yang semakin tinggi ini menjadi tantangan. Tidak perlu ditakuti,” tutur Saiful.
Menurut Saiful, anggaran akreditasi tetap harus dipenuhi oleh pemerintah. Baik pusat, provinsi maupun daerah. Sekolah, lanjut dia, tidak berhak mengeluarkan biaya untuk keperluan akreditasi. Sebab, ini terkait netralitas dan independensi asesor. “Kalau sekolah yang membayar akreditasi, nanti timbul rasa kasihan dalam penilaian,” pungkas dia. [tam.ina]
