Wabup Nur Ahmad Syaifuddin saat membuka dialog Pemilu 2019 Tanpa Money Politik. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Proses berdemokrasi pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang diduga masih terindikasi adanya money politic. Wakil Bupati Sidoarjo mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda untuk menjadi contoh menciptakan Pemilu berkualitas dan harus tegas menolak bila ada tawaran money politic.
Itulah ajakan Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat membuka ‘Dialog Publik Pemilu 2019 Damai Bersih Tanpa Money Politik, yang diselenggarakan Karang Taruna Kab Sidoarjo, yang dihadiri Ketua KPUD Sidoarjo Zainal Abidin dan Pemerhati Politik, Ludy Eko Pramono, di Kantor Bakesbangpol Sidoarjo kemarin (21/10).
Menurut Wabup, Nur Ahmad Syaifuddin, mereka ini anak-anak muda yang membanggakan, pemuda yang berkualitas. ”Saya sangat terharu dan salut, justru dari anak-anak muda yang mempunyai pemikiran seperti itu. Dengan adanya pola pikir yang bagus, pelaksanaan demokrasi kita akan bermartabat, berkualitas,” katanya.
Mudah-mudahan hal ini akan terus merasuk kepada anak-anak muda, dan nantinya anak-anak muda sendiri yang bergerak mensosialisasikan agar supaya pelaksanaan moment politik itu betul-betul menjadi bersih dan bermartabat. Sehingga semakin hari pelaksanaan Pileg maupun Pilkada akan berkualitas, karena anak-anak muda sendiri yang mempunyai kepedulian bersosialisasi.
“Harapan saya, kegiatan ini tidak hanya berhenti dalam bentuk seminar saja, tetapi akan diteruskan dan disebarluaskan secara masif kemasyarakat. Menjadi virus positif sehingga nantinya masyarakat juga akan mengerti tentang haknya, bukan malah melakukan transaksi politik. Mereka bisa memilih dengan hati nuraninya dalam rangka untuk mencari pemimpin yang baik dan berkualitas,” jelas Wabup Nur Ahmad Syaifuddin.
Sementera itu, Ketua Kartar Kab Sidoarjo, Imam Syafii mengatakan, kalau menurut aturan kita diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi ini. Karena sebagai masyarakat kita juga wajib ikut berpartisipasi untuk menentukan Pemilu yang bersih, tanpa dinodai adanya politik uang. ”Oleh karena itu pihaknya akan menyiapkan minimal 10 kadernya menjadi Satgas di tiap-tiap untuk ikut mengawal proses proses politik nantinya,” katanya.
Dan jika nanti ditemukan, Caleg maupun masyarakat melakukan politik uang maka akan dilaporkan ke Bawaslu atau Gakkumdu/Penegak Hukum Terpadu, serta terus dikawal sampai selesai, dan ini harus dijalankan.
Sedangkan Ketua KPUD Sidoarjo, Zainal Abidin juga mengatakan, kalau pelanggaran Pemilu, utamanya politik uang ini belum pernah ada yang diproses ke jalur hukum. ”Bahkan sejak Pemilu 2004 hingga sekarang ini belum ada pelanggaran money politic atau politik uang yang dibawa ke ranah hukum,” katanya. [ach]
