Wabup Sidoarjo Ajak OPD Aktif Merespon Keluhan Warga

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin saat memberikan pembinaan terhadap peserta rakor. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa.
Dengan dihidupkannya kembali fungsi kehumasan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Sidoarjo, dalam era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini. Wakil Bupati Sidoarjo mengajak seluruh OPD lebih aktif merespon semua keluhan masyarakat.
Ajakan ini ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin SH saat membuka Rakor Kehumasan 2017 terhadap petugas OPD yang membidangi kehumasan. Rakor Kehumasan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkab Sidoarjo itu dilaksanakan Selasa (22/8) kemarin di ruang Pertemuan Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo.
Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin juga mengajak seluruh OPD yang ada, menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan program maupun kebijakan, dan yang lebih penting lagi harus merespon dengan cepat setiap keluhan yang datang dari masyarakat. ”Bagian kehumasan adalah komponen penting dalam organisasi pemerintahan, baik buruknya citra pemerintah sangat bergantung pada humasnya,” tegas Cak Nur_sapaan akrab Wakil Bupati.
Kegiatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kehumasan itu, pemerintah melalui kehumasan dituntut untuk lebih responsif kepada masyarakat. Kecepatan merespon dan menanggapi keluhan masyarakat jadi fokus utama dalam pembahasan rakor kehumasan tahun ini.
Kadis Kominfo Y Siswojo mangatakan selama ini Pemkab Sidoarjo dinilai kurang aktif, seakan birokrasinya pasif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat. Penilaian ini diperoleh melalui polling pada salah satu media. Makanya rakor kehumasan ini untuk menghidupkan fungsi kehumasan yang ada di OPD. Sebanyak 22 OPD yang nantinya akan dibuatkan SK Bupati. ”Kemudian melalui SK Bupati itu setiap OPD akan menunjuk petugas yang akan dijadikan Humas,” kata Siswojo.
Selanjutnya mereka akan dibuatkan semacam grup kehumasan yang di dalamnya diisi oleh bagian kehumasan OPD di bawah koordinasi dinas Kominfo. Jadi pemerintah terus dituntut untuk aktif dalam memberikan informasi dan menjawab keluhan masyarakat. ”Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah hadir dan siap disaat masyarakat membutuhkan,” tutup Siswojo. [adv.ach]

Tags: