Suasana Forum OPD pembahasan RKPD 2019 yang dilaksanakan di Hotel Senyum World Kota Batu, Kamis (14/3).
Honorer dan Perangkat Desa Tak Gajian
Kota Batu, Bhirawa
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menegur dan mengingatkan para Kepala OPD-nya untuk memperbaiki komunikasi antar dinas. Hal ini berkaitan dengan tersendatnya pencairan anggaran program OPD termasuk pencairan DD dan ADD. Akibatnya, memasuki bulan ketiga ini para Pegawai Honorer Pemkot dan Perangkat Desa belum menerima bayaran.
Teguran ini disampaikan wali kota saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 yang dilaksanakan di Hotel Senyum World Kota Batu, Kamis (14/3). Selain dihadiri oleh semua Kepala OPD, Forum RKPD ini juga diikuti oleh perwakilan DPRD.
Dikatakan Dewanti bahwa saat ini OPD yang dimpimpinnya belum mempunya komunikasi yang baik antar dinas. Dan yang menjadi perhatian wali kota adalah proses pencairan DD dan ADD karena hingga saat ini kedua bantuan anggaran untuk Desa ini belum bisa dicairkan. Kondisi ini juga membuat program pembangunan yang telah disusun Pemerintah Desa tidak bisa dilaksanakan.
“Padahal semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi. Kita harus kasihan dengan para perangkat Desa di Kota Batu karena hingga memasuki bulan ketiga ini mereka belum gajian,”ujar Dewanti kepada para pejabatnya.
Beberapa waktu lalu, kata Dewanti, dirinya telah memanggil pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengevaluasi proses pencairan anggaran APBD, DD, dan ADD. Ternyata proses telah terselesaikan. Selain itu Walikota juga telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk Kepala Inspektorat. Karena sebelum dilakukan pencairan, berkas anggaran harus terlebih dahulu diperiksa Inspektorat.
“Ternyata pemeriksaan oleh Insektorat juga telah selesai dilakukan. Tetapi kenapa pihak terkait saling berdiam diri. Saya tidak ingin buruknya komunikasi ini terjadi lagi di masa- masa mendatang,” pesan Dewanti.
Dalam forum kemarin, wali kota perempuan pertama di Kota Batu ini mengapresiasi sekaligus mengajak pejabatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang telah mencapai 6,6 persen. Termasuk mempertahankan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau upaya pencegahan terhadap tindak korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
“Dalam MCP, Kota Batu menempati peringkat ketiga bersama Situbondo, setelah rangking 1 yang diduduki Lamongan dan Surabaya, dan rangking 2 ditempati Pemprov Jatim,”ujar Dewanti.
Adapun dalam program pembangunan di tahun ini ada beberapa yang menjadi fokus Pemkot. Di antaranya, penyelesaian pasar sayur tahap 2, pembangunan pasar desa 2019, pembangunan museum HAM, kelanjutan pembangunan TPA Tlekung, dan pembangunan TPST setiap Desa.
Selain itu Pemkot juga akan segera merealisasikan pembangunan puskesmas Beji dan Bumiaji, revitalisasi Gedung Kesenian Batu, pembangunan unit baru SD Sumber Brantas, peningkatan standar internasional untuk lapangan paralayang Gunung Banyak, dan pembangunan kereta gantung.
“Kereta gantung ini merupakan terobosan masalah transportasi pariwisata, dan saya mengajak semua komponen Masyarakat Kota Batu untuk memiliki saham di sana,”ajak Dewanti. [nas]
