Wali Kota Madiun Siap Jadi Tumbal

Paska ditetapkannya tersangka KPK, Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM saat kunker di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin malam (24/10) minta doa dan minta maaf, karena dirinya mengaku tidak nyolong dan tidak maling. [sudarno/bhirawa]

[Saat Kunker Manisrejo, Minta Doa dan Maaf ke Warga]
Kota Madiun, Bhirawa
Setelah pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM), Walikota Madiun, H. Bambang Irianto,SH. MM mengaku siap menjadi ‘Tumbal’ Kota Madiun. “Saya siap menjadi tumbalnya Kota Madiun. Tapi saya tidak nyolong, tidak maling. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Untuk itu saya minta doa dan minta maaf kepada warga Kota Madiun, agar cepat selesai masalah yang menimpa dirinya,” kata Wali Kota Madiun, Bambang Irianto saat mengadakan kunjungan kerja (kunker) di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin malam (24/10).
Menurut Bambang Irianto, minggu depan ketika dipanggil KPK, kalau dirinya tidak kembali, ada Wakil Wali Kota (Sugeng Rismiyanto) yang menjadi penggantinya. “Minggu depan kalau saya kembali alhamdudillah, kalau tidak (kembali), pak Sugeng pengganti saya. Kalau boleh pulang saya pulang, kalau tidak ya saya ‘sekolah’ di Jakarta (ditahan. Red),” lanjutnya.
Menurutnya lagi, apa yang dilakukan terhadap proyek PBM, demi membantu warga pasar. “Saya iklas membantu warga pasar. Semua resiko saya hadapi. Saya yakin Allah adil, Allah tidak sare (tidur),” pungkasnya.
Kunker Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun itu bersama Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum Sekda kota Madiun, Drs. Maidi, SH. MM. M.Pd,dan kepala SKPD, juga ibu-ibu PKK serta warga Kelurahan Manisrejo menutup jalan Tanjung Raya depan kantor Kelurahan Manisrejo, Senin malam (24/10, Sekda Kota Madiun, Maidi memaparkan keberhasilan pembangunan berbagai bidang di Kota Madiun.
Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan, akhirnya KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) dengan tersangka Walikota Madiun H. Bambang Irianto, Senin (17/10).
Dikutip dari website resmi KPK, yakni www.kpk.go.id, menerangkan bahwa walikota Madiun, BI, diduga secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan atau menerima gratifikasi saat pembangunan PBM tahun 2009-2012 yang pada saat dilakukan berhubungan dengan jabatannya.
Atas perbuatannya, Bambang Irianto dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Siang harinya, selain melakukan penggeladahan di ruang kerja walikota Madiun, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadinya yang berada di Jalan Jawa, Kota Madiun, Senin (17/10).
Bahkan delapan petugas yang menggeledah ruang kerja walikota di Balaikota Jalan Pahlawan, sekitar pukul 16.20 WIB ikut bergabung dengan tiga petugas lainnya di rumah pribadi walikota. Begitu juga tiga orang yang melakukan penggeledahan di rumah dinas. Kemarin (Selasa,18/10), KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.
Proyek PBM yang menghabiskan anggaran Rp.76 miliar, sebenarnya sudah pernah ditangani oleh Kejari Madiun saat Kajari dijabat oleh Ninik Mariyanti, tahun 2012 lalu. Namun di tengah jalan, kemudian diambilalih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tapi kemudian tenggelam begitu saja tanpa ada kabar beritanya.
Bahkan Ninik Mariyanti, kemudian dimutasi ke Kejaksaan Agung dengan jabatan yang kurang strategis. Namun kemudian, kasus ini ada yang melaporkan ke KPK tahun 2015 lalu. Hingga pada akhirnya KPK turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Bahkan KPK sudah dua kali turun ke Madiun. [dar]