Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum saat menerima Penghargaan Pelayanan Terbaik Bidang Perijinan di Jakarta, Kamis (5/4).kominfo kota madiun.
(Komitmen Anti Pungli Dinas Perijinan Berbuah Prestasi)
Kota Madiun, Bhirawa
Program apik Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berbuah prestasi. Kota Madiun dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik dalam bidang perijinan saat gelaran SINDO Government Award 2018 di Jakarta, Kamis (5/4) malam. Kota Madiun berhak mendapat penghargaan bersama 26 kepala daerah lain dan delapan tokoh inspiratif di tanah air lantaran keberhasilan membangun daerahnya di berbagai bidang.
”Penghargaan merupakan bukti kerja keras bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,”kata Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum usai menerima penghargaan Pelayanan Terbaik Bidang Perijinan di Jakarta Kamis malam (5/4).
Menurut Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, capaian, bukan sekedar seremonial. Artinya, harus terus ditingkatkan. Penghargaan wajib menjadi pelecut semangat untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, walikota berharap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Madiun terus menggali ide-ide kreatif dan inovatif ke depan. Tujuannya sama. Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.”Pemerintah itu kan pelayan masyarakat. Sudah tentu program kerja dan kebijakannya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”tegas dia mayakinkan..
Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan selamat kepada kepala daerah dan tokoh yang mendapat penghargaan. Kegiatan yang berlangsung kali kelima itu merupakan bentuk apresiasi sekaligus inspirasi dan motivasi bagi kepala daerah lain untuk terus berinovasi demi kemajuan daerahnya. Sebab, daerah maju akan menjadi pilar pembangunan Indonesia. ”Indonesia butuh banyak kepala daerah progresif berprestasi. Indonesia maju kalau mayoritas daerah maju,” katanya.
Pria yang akrab disapa HT itu mengajak untuk terus meningkatkat kesejahteraan rakyat. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat produktif demi pembangunan daerahnya hingga menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun, Harum Kusumawati menyebut pihaknya sepakat berkomitmen anti pungutan liar (pungli). Pelayanan segala jenis perijinan ditempatnya dipastikan anti pungli.”Perijinan di kami betul-betul melaksanakan pelayanan secara gratis. Apabila terdapat pembayaran, kami pastikan itu sesuai perda,”katanya.
Komitmen anti pungli dimulai dari bawah hingga atas. Artinya, tidak ada yang melakukan tarikan uang mulai staf, pejabat, hingga dirinya terkait perijinan yang diajukan. Bahkan, sanksi disiapkan. Baik secara teguran, mutasi, hingga sanksi tegas lain dari pimpinan tertinggi di Kota Madiun. Harum meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan petugasnya bermain pungli.”Permohonan ijin memang terdapat tarif tersendiri yang diatur dalam Perda. Kalau ada pembayaran diluar itu, silahkan melapor,”paparnya.
Harum tak membantah masih adanya masyarakat yang terpaksa mengeluarkan biaya lebih kala mengurus perijinan. Dia memastikan itu bukan dari pihaknya. Namun, lantaran menggunakan jasa calo. Harum mengimbau agar masyarakat meluangkan waktu untuk mengurus secara mandiri. Sebab, dipastikan tidak ada biaya tambahan apapun.”Pelayanan perijinan sudah semakin mudah kini. Makanya kami imbau ayo urus secara mandiri,”terangnya.
Langkah ini, kata dia, terbukti mendongkrak permohonan perijinan yang masuk. Sebanyak 486 investor msauk. Nilai investasinya mencapai Rp 1,3 triliun sepanjang 2017. Besaran meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 226 investor dengan nilai investasi sebesar Rp 347 miliar sepanjang 2016. Besaran, lanjut Harum, diprediksi bakal terus meningkat tahun ini. ”Prinsipnya pelayanan perijinan akan terus berinovasi agar semakin mudah, praktis, cepat, dan efisien,” ujarnya sembari menyebut pihaknya juga menerapkan pelayanan keliling mulai tahun ini.
Kepengurusan ijin ini penting sebagai legalitas usaha. Selain itu, juga sebagai dasar pengajuan kredit murah di PD BPR Bank Daerah. Pihaknya memang menggandeng Bank Daerah setempat. Pelaku usaha yang sudah melakukan kepengurusan IUMK secara otomatis mendapat kartu IUMK yang diterbitkan Bank Daerah. Kartu ini sebagai syarat pengajuan kredit murah 0,5 persen sebulan atau hanya enam persen setahun. Pemkot memang memberikan bantuan penyertaan modal Rp 12 miliar khusus untuk kredit murah tersebut.
”Pelaku usaha yang mengajukan kredit namun belum berijin akan diarahkan terlebih dahulu melakukan kepengurusan ijin. Sebaliknya, kartu IUMK yang sudah jadi diantar langsung petugas Bank Daerah kepada pemohon sekaligus menawarkan program kredit murah tersebut,” pungkasnya sembari menyebut juga tengah menuju perijinan online tahun ini. [dar]
