Ilustrasi trem di Surabaya.
Pemkot Surabaya,Bhirawa
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini nampaknya masih yakin proyek trem bisa dikerjakan di Surabaya. Wali kota menyatakan, metode sharing pendanaan APBN-APBD untuk angkutan massal cepat (AMC) berupa trem di Kota Surabaya sudah dibahas dengan DPRD Surabaya.
“Sudah kita sampaikan dengan DPRD, kalau sudah ada peraturan presiden (perpres) akan dibahas lagi,” kata Tri Rismaharini di Surabaya, Kamis (1/12).
Menurut dia, “sharing” pendanaan trem melalui APBN-ABPD tidak masalah. Bahkan World Bank siap membantu memberikan pinjaman untuk pelaksanaan pembangunan trem tersebut.
“World Bank, salah satunya yang mengejar karena evaluasi standar kredit rating kita sekitar Rp300 miliar per tahun. Artinya, kita mampu, tapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya, tapi untuk membiayai feeder atau penggantian angkot,” ujarnya.
Saat ditanya berapa pembagian pendanaan trem untuk Surabaya, Risma mengatakan, semampu kekuatan APBD Surabaya. “Saat ini belum bisa masuk APBD 2017, tapi kalau ada Perpesnya kita masukkan,” katanya.
Sharing pendanaan itu bisa masuk perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2017. “Saya kira PAK masih ‘nututi’ asal tidak molor-molor. Yang penting saya sudah minta izin DPRD sambil menunggu perpres,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengerjaan trem tidak mundur dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap minta operasional trem tetap dilaksanakan pada Oktober 2019.
Risma mengatakan, pihaknya sendiri akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kemenhub di Jakarta dalam waktu dekat. “Evaluasi dengan Kemenhub kemarin mundur karena kita minta komunikasi dengan DPRD,” katanya.
Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, pihaknya sedang berhitung mana ranah pemkot yang dikerjakan dan mana yang pemerintah pusat.
“Yang penting payung hukum ada. Kita sedang ajukan revisi perpres terkait dengan sharing pendaaan trem antara APBN dan APBD, setelah itu teknisnya gampang,” katanya.
Saat ditanya usulan DPRD Surabaya untuk “sharing” pendanaan trem yakni 70 persen untuk APBN dan 30 persen untuk APBD, Hendro mengatakan, cukup rasional dan bisa terwujud.
“Saya kira logis dan wajar, dengan kemampuan utang bisa pinjam Rp300 miliar. Pada prinsipnya dewan juga setuju hanya sekarang tinggal menunggu teknis dan detailnya,” ujarnya. [dre.ant]
