Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (tengah) saat evaluasi PBB-P2 di Kota Pasuruan.
Terkait permasalahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Kota Pasuruan yang belum tersampaikan, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo meminta agar petugas dari Kelurahan perlu mensosialisasikan kepada masyarakat.
Pasalnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai penting. Sehingga, masyarakat tidak berasalan untuk tidak membayar PBB-P2 tersebut.
“Harus ada solusi. Persoalan teknis yang terjadi di lapangan, terutama pada petugas di Kelurahan sebaiknya mencoba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Penerimaan SPPT sudah bisa didapat dengan mendownload pada handphone android,” ujar Adi Wibowo dalam evaluasi PBB-P2, Selasa (6/12).
Selain itu, perlunya mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan bagi masyarakat yang mengelak tidak mendapatkan SPPT. “Identifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, juga harus di coba untuk mendiagnosa permasalahan. Semacam permasalahan, apakah yang bersangkutan ini sudah tidak ada di domisili atau bagaimana. Seperti ini, kita konsultasikan ke Dukcapil supaya satu data,” kata Mas Adi sapaam akrabnya.
Mas Adi menambahkan menjadi tanggung jawab petugas Kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat penerimaan SPPT yang belum tersampaikan.
“Bukan berarti ketika masyarakat sudah mendownload pada handphone-nya, petugas dari Kelurahan itu tidak menyampaikan kepada masyarakat siapa saja yang mendapatkan SPPT. Ini juga sebagai bentuk mengidentifikasi warganya supaya benar-benar mendapatkan SPPT,” jelas Mas Adi.
Hingga saat ini, wilayah Kecamatan Bugul Kidul masih ada sejumlah Kelurahan yang realisasi pembayaran PBB masih di bawah 50 persen.
“Baku PBB Kecamatan yang sudah mencapai 100 persen adalah Kecamatan Bugul Kidul. Tapi, masih ada beberapa Kelurahan yang realisasi pembayaran PBB nya dibawah 50 persen. Sehingga, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk mencapai suatu target,” imbuh Mas Adi. [hil.dre]
