Kemampuan manajerial Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mulai dipertontonkan di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Dua kali debat (dari rencana lima putaran) yang diseleggarakan oleh KPU itu untuk menggali visi dan misi calon pucuk pimpinan negeri ini. Seluruh pernyataan Capres dan Cawapres (sampai statement detil) akan dicatat oleh KPU dan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan banyak pihak menyimpannya dalam rekaman video.
Debat yang siar langsung televisi itu merupakan program resmi KPU (komisi Pemilihan Umum). Penayangan langsung melalui televisi merupakan salahsatu cara, agar visi dan misi Capres dan Cawapres bisa diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan sembarang debat, berbeda dengan debat caleg di atas panggung kampanye. Banyak elit politik sangat gampang melupakan janji yang diumbar saat kampanye.
Maka Capres dan Cawapres tidak boleh celometan, asal omong, asal janji. Tidak boleh lagi ada elit pimpinan yang no action talk only (NATO). Setiap kata-kata akan menjadi dokumen resmi kenegaraan. Kelak jika terpilih, isi debat akan dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) lima tahun, menjadi undang-undang. Lalu, juga akan di-breakdown menjadi RPJ tahunan, yang mendasari pelaksanaan APBN.
Jadi, wajib dilaksanakan oleh pasangan Capres dan Cawapres. Parlemen (DPR-RI) akan selalu mengukur APBN dengan RPJ tahunan. Karena itu setiap tahapan dalam RPJMN akan ditagih realisasinya. Jika belum terlaksana akan dianggap sebagai “utang” besar (politik). Bahkan kalau hubungan dengan parlemen tidak harmonis, bisa menjadi jalan untuk impeachment (pelengseran) presiden.
Pada skala yang lebih kecil, sesungguhnya KPU juga memiliki program debat calon kepala daerah (Gubernur). Konsekuensinya sama. Seluruh pernyataan Cagub dan cawagub akan dituangkan menjadi dokumen daerah, lalu menjadi RPJM Daerah. Selanjutnya RPJMD akan di-breakdwon tahunan menjadi KUA-PAS yang mendasari pelaksanaan APBD. Seluruh janji-janji calon gubernur akan ditagih. Janji membebaskan daerah (Jakarta) dari banjir dan kemacetan, juga selalu ditagih realisasinya.
Sebagaimana janji pasangan KarSa (Pakde Karwo dan Gus Ipul) untuk membebaskan biaya sekolah dan biaya pengobatan rakyat miskin. Beruntung dua janji utama itu sudah terlaksana. Walau masih harus di-inisiasi dengan beasiswa tambahan khusus peserta didik keluarga miskin agar tidak putus sekolah. Juga perlu ditambah dengan program Jamkesda khusus, agar seluruh pasien miskin (dan tidak mengerti administrasi BPJS) bisa berobat gratis secara mudah.
Debat Capres akan meliputi seluruh bidang manajemen pemerintahan. Pada debat kedua, dipapar sektor-sektor lain (ekonomi, pertanian, dan keuangan). Sedangkan debat pertama (Senin 9 Juni 2014) meliputi enam permasalaha politik dan hukum. Yakni: pembangunan, clean government (pemerintahan yang bersih), reformasi birokrasi, ke-NKRI-an, penegakan HAM, serta pembagian wewenang pusat dan daerah (otonomi). Semua telah tercetak dalam buku visi dan misi.
Memang tidak elok membanding debat Capres Amerika Serikat dengan di Indonesia. AS menganut demokrasi liberal, sehingga debat bisa “menyudutkan” kemampuan (dan kompetensi) pasangan lawan. Track-record pasangan lawan bisa menjadi bahan caci-maki. Misalnya, ketika remaja, diketahui bahwa Barack Obawa pernah mengkonsumsi narkoba. Calon presiden AS lainnya juga dicerca karena saat remaja suka nonton video porno.
Di Indonesia, demokrasi masih “setengah” liberal. Menyerang kepribadian lawan (dalam debat resmi) masih ditabukan. Misalnya, ketika Cawapres Jusuf Kalla bertanya tentang pelaksanaan HAM kepada Capres Prabowo, serentak penonton di Balai Sarbini bergumam. Begitu pula moderator debat segera mengingatkannya agar tidak bertanya record individual.
Maka debat Capres yang digagas KPU akan menjadi pembelajaran dan pembiasaan politik. Bukan hanya pendidikan politik untuk rakyat. Melainkan lebih mendidik calon elit politik agar tidak sembarang mengumbar janji.
——– 000 ———
