Ulah elit politik kembali menuai kecaman. Kali ini dengan ide menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Rencana itu tertuang dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas di Senayan. Rencana ini sebangun sejalan dengan UU MD3 yang telah disahkan dimana pimpinan DPR nantinya akan dipilih secara demokratis, alias voting, bukannya lagi secara proporsional sebagaimana di waktu lalu.
Marilah kita sejenak memikirkan perkembangan demokrasi di waktu yang lalu. Setelah berada dalam rezim Orde Baru bertahun-tahun lamanya, kini kita merasakan perubahan yang besar. Salah satu di antaranya adalah kita memilih pemimpin yang kita sukai. Dengan cara itu, maka pemimpin lahir dan besar dari bawah.
Di masa lalu, elitlah yang memilih pemimpin. Untuk memenangkan pemilihan, kandidat kepala daerah tidak perlu mendekati masyarakat. Programnya cukup disampaikan dalam forum DPRD. Bersamaan dengan itu, pendekatan penuh fulus juga diberikan. Anggota DPRD saat itu menikmati posisi mereka sebagai perwakilan rakyat.
Namun sistem perwakilan demikian kemudian dihapuskan. Kita kemudian menganut sistem demokrasi oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem Pilkada digelar secara lansung dan tidak melibatkan lagi pengemban aspirasi. Hal ini kemudian dikuatkan dengan sistem menggelar pemilihan presiden secara langsung pula. Maka sejak itu model mewakili suara rakyat untuk memilih pemimpin tak lagi digunakan.
Dengan cara itu, pemimpin-pemimpin dari bawah kemudian lahir. Pada masa awal kelahirannya, Pilkada langsung ternyata menghasilkan para pemimpin yang lebih energik dan baru. Mereka tidak lagi merupakan pemimpin yang hanya dilihat oleh anggota DPRD. Mereka harus bergerak di tengah masyarakat dan menjadikan diri sebagai pemimpin yang sesungguhnya.
Pemimpin pasca Pilkada adalah pemimpin yang tidak elitis. Dan itulah yang kemudian menyebabkan banyak pemimpin model demikian mampu menunjukkan kelasnya. Hari-hari ini kita menyaksikan sosok Jokowi, Ahok, Tri Rismarini, Ridwan Kamil, Bima Arya atau Ganjar Pranowo.
Ambil contoh sosok Bima Arya. Politisi PAN ini berhasil duduk menjadi Wali Kota Bogor di usia yang sangat muda: 41 tahun. Menjadi seorang wali kota di usia tersebut jelas merupakan sebuah prestasi dan hampir mustahil bisa terjadi di rezim sebelumnya. Ia memenangkan Pilkada dengan kemenangan lebih dari 33 persen tahun lalu. Jadi, pemimpin yang muda, adalah pemimpin yang lahir dengan sistem terbuka.
Lalu ambil contoh Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah yang sebelumnya adalah politisi PDI-P itu adalah sosok yang begitu gemar melakukan perubahan. Ia mendorong terjadinya perubahan sistem penerimaan pemerintah daerah. Ia juga gemar bergabung dengan masyarakat yang dipimpinnya. Ia memenangkan pilkada dengan perolehan suara hampir 50 persen.
Begitulah pemimpin yang lahir dan dipilih oleh rakyat. Mereka kemudian menunjukkan kelas dan kualitasnya. Mereka merupakan pemimpin yang alamiah. Benar bahwa beberapa di antaranya melakukan tebar pesona dan aksi kecurangan. Tetapi itu tidak lama. Mereka bisa dimakzulkan sebagaimana nasib Bupati Garut Aceng Fikri dan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti.
Inilah era kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Lebih dekat dengan kedaulatan rakyat, itulah model Pilkada yang sesungguhnya kita inginkan. Model elitisme sudah mempertontonkan kepongahannya di masa lalu dan kita tidak ingin mengulanginya lagi. Kalaupun diloloskan, semoga RUU itu dibatalkan MK.
——————————- 000 ———————————
